Memulai dari Apa yang Ada, Pesan-Pesan Dakwah Mohamad Natsir

Pesan Pesan Dakwah Mohamad Natsir

MEMULAI
Dari Apa Yang Bisa

Oleh : H. Mas’oed Abidin

Tokoh tokoh Masyumi sudah dibebaskan dari penjara, tetapi tetap diawasi ketat. Media massa diminta supaya tidak menyiarkan pendapat tokoh tokoh Masyumi.
Bagaimana menerobos blokade ini.
Memanfaatkan forum forum khutbah, kuliah subuh, ceramah umum, mengantisipasi perkembangan perkembangan aktual di dalam maupun di luar negeri.
Disiarkan melalui Brosur Da’wah yang diterbitkan oleh Sekretariat Dewan Da’wah.
Dengan cara kerja seperti itu, tidak mengherankan kalau kadang kadang informasi Dewan Da’wah ke daerah, lebih cepat ketimbang informasi pemerintah pusat. Orang banyak bertanya tanya, dari mana Dewan Da’wah punya dana. Kalau boleh terus terang, kita tidak punya dana.
Tetapi, itulah. Kalau kita mulai mengerjakan sesuatu, ada saja orang yang membantu. Banyak modal terkumpul, semuanya betul betul dari umat.
Bapak DR. Mohamad Natsir selalu mengatakan,

“Tiap tiap kita adalah dai pengemban tugas dakwah. Tukang becak yang muslim, mempunyai tugas dakwah. Ia yang menjemput dan mengantar pulang ustadz dalam suatu pelaksanaan dakwah.
Saudara merbot (penjaga) masjid mungkin buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Tetapi, tugas membersihkan masjid, mengurus air masjid, menjaga keamanan sandal, adalah termasuk pelaksanaan dakwah. Merbotlah yang mengurus semua itu. Dengan tugas itu, merbot menjadi dai.
Yang jadi pejabat atau pegawai, dia adalah dai. Karena dengan kedudukannya, pelaksanaan dakwah dapat berjalan lancar. Yang kaya, yang mendapat kekayaan dari Allah swt, mungkin tidak bisa naik mimbar, tetapi dengan infaknya dia menjadi dai”.
MPRS akan bersidang. Kepada anggota MPRS hendak disampaikan pengertian bahwa demokrasi hanya bisa hidup kalau dijalankan di bawah hukum.
Naskah pidato Pak Natsir tentang “Demokrasi di Bawah Hukum” , harus disampaikan kepada para anggota MPRS. Bagaimana cara membagikannya? Anak anak Pelajar Islam Indonesia (PII) yang mengantarkan ke penginapan anggota MPRS, dengan mobil salah seorang Wakil Ketua MPRS, Subchan Z.E. Pidato Pak Natsir tersebut perlu disampaikan sebagai sumbangan pikiran dari Dewan Da’wah. Kepada seorang pengusaha ditawarkan; ”Tolonglah Saudara menjadi dai. Dai untuk masalah politik yang tinggi ini. Tolonglah cetak pidato ini, 2000 eksemplar, untuk dibagikan kepada para anggota MPRS.” Serta merta seorang pengusaha tampil, ”Kalau begitu, saya biayai”. Selesai dicetak, berdatangan para pemuda yang siap untuk mengantar ke alamat alamat di tempat mereka menginap. Maka, sampailah brosur itu ke tangan anggota MPRS.

Dengan demikian, orang kaya telah memberikan uangnya, dan pemuda pelajar telah memberi tenaganya. Dan ini terjadi, ketika orang masih takut terlibat politik.
Dewan Da’wah memperingatkan, terutama kepada para dai, “Kalau memang Saudara saudara merasa tidak perlu ikut berpolitik, biar tidak usah berpolitik. Tetapi saudara saudara jangan buta politik. Kalau Saudara saudara buta politik, Saudara saudara akan dimakan oleh politik.” Inilah juga di antara yang disampaikan oleh Dewan Da’wah. Dewan Da’wah selalu ikut memberikan sumbangan pemikiran. Rancangan Undang undang (RUU) Perkawinan, Pendidikan Moral Pancasila (PMP), RUU Sistem Pendidikan Nasional, RUU Peradilan Agama, dan lain-lain, diamati terus menerus selama 24 jam, dengan demikian partisipasi pikiran-pikiran dalam mengembangkan Dewan Da’wah.
Otak Dewan Da’wah ini Pak Natsir, Buchari Tamam kepala dapurnya dan para pemuda sebagai tenaga lapangan. Dewan Da’wah juga melakukan pengkaderan. Pembinaannya diserahkan kepada Ikatan Masjid Indonesia (IKMI). Kita sangat terkesan cara kerja Pak Natsir, ”Yang mudah kita kerjakan sekarang. Yang sulit kita kerjakan besok. Yang mustahil kita kerjakan kemudian”. Jadi, Pak Natsir tidak pernah putus asa dalam melaksanakan program.
Pak Natsir tak pernah memulainya dengan berpikir tentang dana. Dia memulainya dengan membuat rencana. Mulai dulu, dari yang kecil. Kalau sudah dimulai, nanti akan bertemua dengan berbagai masalah. Yang mula mula dikerjakan Dewan Da’wah hanyalah memperbanyak khutbah. Dengan itu Pak Natsir memulai kontak dengan teman teman di segala penjuru. Dana kegiatan ada di kantong pendukung, mereka akan ikhlas mengeluarkan kebulatan tekad untuk melaksanakan rencana. Faidzaa ‘azamta fatwakhal ‘ala Allah.

Masalah masalah nasional yang semula kurang mendapat perhatian kita angkat ke permukaan dengan cara positif. Dewan Da’wah datang dengan model alternatif seragam yang Islami. Dewan Da’wah bukan organisasi politik, tetapi dari segi dakwah kita tidak dapat berpangku tangan. Selepas dari tahanan rezim Orde Lama, Pak Natsir mengunjungi berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan sambutan yang diterima Pak Natsir, selalu meriah. Kenyataan kenyataan tersebut segera saja melenyapkan isu bahwa Pak Natsir telah kehilangan tempat di hati umat akibat peristiwa PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia), ternyata yang terjadi justru kebalikannya.
Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia sampai sekarang dan insya Allah sampai kapanpun, tetap membangun umat, sesuai kemampuan maksimal yang kita miliki. Kalau telah bulat tekad, berserah dirilah kepada Allah.
Masalah masalah nasional yang semula kurang mendapat perhatian, diangkat kepermukaan dengan cara positif. Dewan Da’wah datang dengan model alternatif seragam, yang Islami. Dewan Da’wah bukan organisasi politik. Tetapi, dari segi dakwah kita tidak dapat berpangku tangan. Inilah politik dakwah. Dewan Da’wah tidak hendak membiarkan dirinya sendiri dan keluar¬ga besarnya buta politik. Karena politik pada hakikatnya adalah seni mengatur masyarakat.
Dewan Da’wah yang dikukuhkan keberadaannya melalui akte Notaris Syahrim Abdul Manan No. 4 tertanggal 9 Mei 1967, melandaskan kebijaksanaan kepada empat hal :
a. Yayasan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia berdasarkan taqwa dan keridhaan Allah.

b. Dalam mencapai maksud dan tujuan, Dewan Da’wah mengadakan kerja sama yang erat dengan badan-badan dakwah yang telah ada diseluruh Indonesia.
c. Dalam hal yang bersifat kontroversil (saling betentangan) dan dalam badan usaha melicinkan jalan dakwah, Dewan Da’wah bersikap menghindari dan atau menghindari pertikaian paham antara pendukung dakwah, istemewa dalam melaksanakan tugas dakwah.
d. Dimana perlu dan dalam keadaan mengizinkan, Dewan Da’wah dapat mengisi kekosongan, antara lain menciptakan suatu usaha berbentuk atau bersifat dakwah, usaha mana belum pernah diadakan, seperti mengadakan pilot projek dalam bidang dakwah
Musyawarah alim ulama juga merumuskan program kerja sebagai penjabaran dari landasan kebijaksanaan diatas. Program kerja tiga pasal sebagai berikut ;
 Mengadakan pelatihan-pelatihan atau membantu mengadakan pelatihan bagi mubaligin dan calon-calon mubaligin.
 Mengadakan research (penelitian) atau membantu mengadakan penelitian, yang hasilnya dapat segera dimanfaatkan bagi perlengkapan usaha para mubaligh pada umumnya.
 Menyebarkan aneka macam penerbitan, antara lain buku-buku, brosur, dan atau siaran lain baik, ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya, guna meningkatkan mutu dan hasil dakwah. Usaha ini diharapkan bisa mengisi kekosongan-kekosongan di bidang lektur, yang khususnya dalam masyarakat.

Musyawarah juga menyetujui kepengurusan Dewan Da’wah yang untuk pertama kalinya terdiri dari :
Ketua : Mohamad Natsir
Wakil ketua : Dr.H M. Rasjidi
Sekretaris : KH. Buchari Taman
Sekretaris II : H. Nawawi Duski
Bendahara : KH. Hasan Basri
ANGGOTA-ANGGOTA :
KH Taufiqurrahman
Mochtar Lintang
KH Zainal Abidin Ahmad
Prawoto Mangkusasmito
H. Mansur Daud Dt. Palimo Kayo
Prof. Osman Raliby
Abdul Hamid

Mengawali dasawarsa delapan puluh (1980) beberapa isue politik berkaitan dengan peranan militer di bidang politik memulai memanas. Tidak hanya issue, tetapi sudah aktual. Dewan Da’wah perlu menyikapi dan menempatkan perhatian dalam perkembangannya. Issue tersebut juga disimak oleh kepengurusan Dewan Da’wah ketika itu.
Diantaranya yang tengah terjadi adalah, regenerasi dalam tubuh ABRI. Dinamika pemikiran di kalangan militer tentang peranan sosial politik militer, baik secara institusional maupun secara individual.

Program modernisasi ABRI, baik di bidang personil, persenja¬taan, maupun organisasi. Dimensi populis ABRI, seper¬ti Babinsa (Badan Pembinaan Desa), AMD (Abri Masuk Desa), dan aspek aspek pendukung sistem hankamrata (pertahanan keamanan rakyat semesta). Di banyak daerah keberadaan tentara memperlambat gerakan dakwah.
Ketika berhadapan dengan gerakan kristenisasi selalu dakwah dihadapkan dengan issue SARA (Suku, Agama, Rasialisme). Padahal SARA tidak jelas produk hukumnya. Semata-mata produk stabilitas kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) saja. Pemerintah Orde Baru mempunyai dua tujuan sentral yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Yaitu “pembangu¬nan ekonomi” dan “stabilitas politik”.
Tujuan ganda ini merupakan tujuan antara untuk memantapkan kepercayaan rakyat terhadap aktivitas sosial militer di dalam penyelenggaraan bernegara. Suatu legitimasi peran sosial politik militer. Aspek pencapaian dan pemeliharaan stabilitas politik, dilaksanakan dengan realisasi pengendalian aktivitas politik secara ketat, dan tersentralisasi. Melakukan kristalisasi dalam tubuh militer dan kelompok sipil dan menggunakan aparatur pemerintah secara maksimal, hal ini sebenarnya merupakan lembaga yang digunakan untuk memantapkan stabilitas politik. Sekaligus menjadi lembaga pokok untuk mempercepat proses dalam pelaksa¬naan program program pembangunan.
Beberapa indikasi dari perwujudan strategi pemerintah Orde Baru misalnya terlihat pada peningkatan terus menerus pertumbuhan ekonomi sebagai manifestasi program integral di bidang ekonomi.

Berkembangnya motivasi pembangunan. Peraturan yang longgar untuk terciptanya pengadaan dana pembangunan dan kapital untuk kegiatan ekonomi, terutama investasi asing. Pemantapan mekanisme kerja dan peningkatan status birokrasi secara khusus dalam masyarakat. Penataan lembaga lembaga pemerintahan serta lembaga lembaga sosial politik secara tegar. Mobilisasi segala kekuatan dalam masyarakat untuk melakukan partisipasi perlaksanan program pembangunan, kadang-kadang tidak disertai kontrak yang ketat dan berkembang menjadi memudahkan kolusi dan kepentingan kelompok. Suatu sisi negatif dari pertumbuhan, tanpa prinsip keadilan.
Disamping itu, terjadi pula pengkerdilan peran politik umat Islam. Partai Islam mulai ditinggalkan, sebagai satu indikasi melemahnya peran agama. Baru mulai dasawarsa 1980 tampil usaha yang benar-benar memerankan dakwah Islamiah di Indonesia. Munculnya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dijadikan ukuran prediksi terbukanya peluang intelektual muslimin Indonesia akan “berkibar” secara nasional. Siapapun tahu pimpinan teras ICMI seperti Dr. Ahmad Watik Pratignya, Dr. Imaduddin Abdurrahman, Dr. Amien Rais telah menjadikan Mohamad Natsir sebagai ayah sekaligus “gurunya”. Hubungan ini pula menyebabkan ICMI dicurigai sebagai wahana para pengikut Natsir (Natsiris) merealisasi cita-cita politik Masyumi. Sekalipun dalam jajaran ICMI terdapat tokoh NU yang tradisonal seperti KH.Alie Yafie’.
Tokoh-tokoh seperti Amien Rais, Imaduddin Abdurrahman, Yahya A. Muhaimin, Kuntowijoyo, Dawam Rahardjo, Malik Fajar, Endang Saefuddin Anshari, dianggap

sebagai “Natsir-Natsir baru”, hampir tidak pernah “berkenalan” dengan Partai-partai Islam di Indonesia, dimasa Orde Baru.
Dakwah yang dikibarkan Majlis Syura, sama sekali tidak terlihat dalam kelompok politik yang mewakili para pendukung etika berpartai era politik Masyumi ketika lambang ka’bah bangkit di masa Orde Baru pada pemilu 1971 itu. Karena itu, munculnya ICMI dan berkiprahnya Dewan Da’wah sangat tidak relevan dikaitkan dengan kekhawatiran akan muncul politik Neo-Masyumi dalam gerakan dakwah. Konsolidasi yang dilakukan kubu-phobia partai Islam ini menarik perhatian bagi pihak yang bersimpati kepada perjuangan perpolitikan umat muslimin Indonesia.
Memang adalah satu sunnatullah belaka, bila barang siapa yang tidak berada dalam posisi mengatur, maka dengan sendirinya ia berada dalam posisi diatur. Padahal satu kenyataan ketika itu, pemerintah dan lembaga lembaga kenegaraan yang mengatur. Sedang yang lainnya berada dalam posisi diatur.
Dewan Da’wah, sesuai posisi sebagai pihak yang diatur, dengan sadar menjalankan peran terbuka dan bertanggung-jawab. Melaksanakan amar makruf nahyun ’anil munkar secara kritis, dan konstruktif. Peranan tersebut dilakukan dengan jalan menyampaikan pandangan Dewan Da’wah secara lisan maupun tulisan kepada berbagai pihak yang terkait. Hal ini telah dilakukan sebagai satu fatsoen politik sejak masa lalu Masyumi, yang mendapat dukungan sepenuh hati dari umat sebagai kelompok muslim “modernis” di Indonesia.

Namun, ketika masa Orde Baru dan juga masa-masa jeda reformasi, dukungan yang sama sangat sulit diharapkan dari umat. Perkembangan ini lebih disebabkan tokoh-tokoh yang bisa dianggap mewakili warisan semagat intelektual Masyumi mulai menipis. Sulit mencari tandingan Mohamad Natsir atau singa podium H. Isa Anshari. Kondisi ini memang memprihatinkan.
Satu perubahan cukup signifikan dalam peta politik nasional, ketika berakhirnya peran krusial Cendekiawan Muslimin Indonesia dan menjelmanya kekuatan-kekuatan politik dalam wajah baru, seiring dengan bertiupnya angin reformasi. Usaha rekruitmen politisi negarawan di kalangan intelektual muda, sangat kurang dilakukan dalam masa yang panjang.
Introspeksi dan penyegaran secara total di semua eselon tidak dapat dimungkiri, perlu dipikirkan. Di dalam perjalanan politik dan mendidik masyarakat berpolitik, tidak pernah ada istilah terlambat melakukan konsolidasi dan pembenahan secara menyeluruh. Apalagi ketika di keliling tersedia cukup banyak tenaga muda intelektual muslim yang siap melanjutkan estafetta kepemimpinan.
Masalahnya, penggarapan rekruitmen yang serius kurang terlihat. Hendaknya, jangan hanya seketika akan menghadapi pemilihan umum saja mereka disapa. Tetapi, dalam proses kaderisasi organisasi mereka tidak dilibatkan.
Sejarah telah mencatat bentuk kaderisasi Mohamad Natsir dalam pemilihan umum 1992, masih menyerukan umat Islam agar mencoblos PPP.

Sikap Mohamad Natsir ini adalah pelajaran dan isyarat besar bagi umat Islam di Indonesia dan juga keluarga besar Bulan Bintang yang dimasa lalu mendukung partai Masyumi agar tidak meninggalkan PPP. Tentunya Pak Natsir bersikap demikian karena PPP masih mengakomodasi aspirasi politik pendukung Masyumi yang sewajarnya diwakili unsur para intelektual muslimin Indonesia masa itu.
Namun, sayangnya Partai-partai Islam di Indonesia bahkan sampai saat pemilihan umum 1999, di masa reformasi masih malu-malu untuk mengaku mempunyai kaitan, setidaknya aspirasi, dengan partai Masyumi. Sangat disayangkan pula partai Islam era reformasi menyia-nyiakan simpati keluarga besar Bulan Bintang yang muncul mendukung secara spontan itu, karena sesungguhnya kelompok inilah sebenarnya potensi kader dan dukungan riil yang bisa digali. Tanpa penggarapan yang tepat, potensi besar ini malah dimanfaatkan kekuatan politik lain. Umat muslimin Indonesia harus sadar bahwa sebenarnya telah kehilangan warisan intelektual Masyumi. Dimasa depan jangan sampai kehilangan warisan politik pula. Mulai kini umat Muslimin Indonesia harus berusaha keras merebut kembali warisan intelektual yang sudah melayang dan tetap berupaya mempertahankan aspirasi politik yang masih dimiliki. Sehubungan dengan perkembangan politik yang cepat berubah itu, maka banyak sumbangan pikiran Dewan Da’wah disalurkan melalui organisasi kemasyarakatan maupun instansi pemerintah. Lambat laun pikiran-pikiran dakwah dapat dipah¬ami. Bahkan, sebahagiannya dapat diterima. Ilustrasi ini, menggambarkan betapa gerakan dakwah langsung menyangkut pembentengan Aqidah umat.

Dewan Da’wah kontinu memberikan pertimbangan. Memang masih ada hal hal yang tidak langsung menyang-kut Aqidah umat, tetapi secara tidak langsung dapat mem-pengaruhi ketenangan hati umat sebagai warga negara. Selalu disampaikan sebagai sosial control atau nahi munkar. Gerakan dakwah ini masuk kepada bagian pemantapan kaderisasi pemimpin umat dalam berbangsa dan bernegara. Para pemimpin umat muslimin Indonesia secara terbuka harus berani agresif melakukan kaderisasi dikalangan anak-anak muda yang beraspirasi dakwah Islam. Eksistensi umat muslimin Indonesia sangat ditentukan keberhasilan dan kemampuan merebut warisan intelektual dakwah Islam yang dulu telah dimiliki oleh tokoh-tokoh pejuang muslim di nusantara ini.
Tanpa keunggulan etika yang bisa disejajarkan dengan apa yang dimiliki pemimpin muslim masa lalu, sangat sulit sekali mempertahankan klaim sebagai unsur politik Islam dan dakwah politik tersendiri. Umat Islam di Indonesia pernah memasuki sejarah perpolitikan bangsa yang suram ketika mulai ramai-ramai meninggalkan PPP ditahun 1987 yang berakibat berkurang jatah kursi di DPR.
Partai Politik Islam juga dipermalukan dalam pemilihan umum tahun 1991. Karena memecah diri. Perkembangan politik era reformasi juga begitu. Ketika pemimpin umat dakwah mulai banyak berkiprah di partai politik ikut mendirikan partai-partai tidak berlambangkan Islam sama sekali, sesungguhnya perjuangan umat dengan Islam sudah melemah. Satu fenomena politik menarik dan menantang dalam memasuki masa 2010 kedepan. 

akwah dari pimpinan Dewan Da’wah dianggap ajakan dari pendiri negeri dan Republik ini. Karena itu, di dalam gagasan dakwahnya tidak ada rasa benci dan dendam.
Yang lebih mengemuka adalah kasih sayang sesama. Selama ini, banyak hal yang terasa “ya”, tetapi terka¬takan, “tidak”.
Pada tahun 1983, karena banyak anggota pengurus yayasan Dewan Da’wah yang wafat, dilakukan penyegaran kepengurusan. Ketua tetap Bapak Mohamad Natsir. Komposisi pengurus lebih dilengkapkan.
Pada tahun 1989 terjadi penyegaran kepengurusan.
Ketua masih tetap Bapak Mohamad Natsir dan didampingi tiga wakil ketua, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Rasyidi, KH. M Yunan Nasution, DR. Anwar Haryono dan Sekretaris KH. Buchari Tamam. Kepengurusan Dewan Da’wah ikut aktif berperan dalam menghadapi setiap persoalan yang tengah dihadapi oleh umat Islam di Indonesia.
Disamping itu, selalu pula ikut berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang menyangkut penanaman kepedulian, solidaritas dan ukhuwah sesama umat Islam Internasional.
Sebagai suatu organisasi dakwah, Dewan Da’wah juga menyadari akan keterbatasan-keterbatasannya. Maka kepada keluarga Dewan Da’wah yang tersebar di seluruh tanah air, menyampaikan himbauan supaya mereka selalu menjadi warga negara yang baik.

Beberapa kebijakan Dewan Da’wah menghadapi masalah masalah ekstern yang menyangkut segi aqidah dan muamalah dalam arti luas, dijadikan program utama mulai dari Pusat hingga ke daerah-daerah. Apalagi kalau masalah tersebut menyangkut bahaya yang berdampak terhadap pemurtadan, pendangkalan aqidah, penyebaran paham agama yang menjauhkan umat dari ajaran Islam.
Tanpa keraguan sedikitpun, seluruh pengurus Dewan Da’wah pada seluruh tingkat selalu teguh menjaga umat. Dan selalu gigih mempertahankan aqidah umat ini. Sekecil apapun bentuk intervensi aqidah dari pihak lain, baik datangnya dari kalangan salibiyah dan palangis yang ditujukan terhadap umat Islam, tidak akan pernah ditolerir oleh Dewan Da’wah.
Terhadap soal soal yang kontroversial semacam Perang Teluk 1991, Dewan Da’wah menghindari masuk ke dalam masalah perang. Sambil menyerukan agar masalah Irak dengan Kuwait diselesaikan secara damai. Memfokuskan perhatian kepada akibat akibat perang. Melalui Ikatan Masjid Indonesia (IKMI) sebagai keluarga Dewan Da’wah, dilakukan kerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) memberikan bantuan kemanusiaan terhadap korban perang tersebut. Kepeloporan Da’wah itu diikuti masyarakat yang lain.
Segi pembinaan intern umat, Dewan Da’wah telah membuktikan amal nyata atau dakwah bi-lisanil-hal, dengan pendirian tempat-tempat ibadah, masjid dan mushalla, sejak desa-desa terpencil, dan kampus-kampus perguruan tinggi, negeri maupun swasta.

Begitu juga, di pemuki¬man-pemukiman warga transmigrasi, kompleks rumah rumah sakit, di daerah suku terasing, dalam kompleks lembaga pemasyarakatan, maupun di tempat tempat lain yang memerlukan, di seluruh pelosok tanah air.
Dewan Da’wah juga membantu mendirikan dan mengadakan peralatan rumah rumah sakit Islam, dan Islamic Centre. Selain memperhatikan pula lokal lokal belajar pondok pesantren, asrama-asrama dan rumah yatim yang tersebar di berbagai daerah di seluruh tanah air. Paling utama adalah menyantuni anak yatim dan para dhu’afak. Mencarikan kafil untuk aytam. Meningkatkan kualitas da’i secara berkala, melakukan pendidikan dan pelatihan pelatihan. Keterampilan du’at, dilengkapi dengan pengetahuan praktis melalui daurah-daurah, dilaksanakan biro khusus yang ada dalam kepengurusan Dewan Da’wah. Dalam melakukan amal nyata tersebut, Dewan Da’wah tidak bekerja sendiri. Dewan Da’wah, dalam mewujudkan amal-amal nyata dalam setiap program dakwah senantiasa mengupayakan diri bertindak sebagai generator penggerak membangkitkan kesadaran umat dan masyarakat setempat. Supaya dapat berbuat lebih baik dan bermanfaat bagi lingkungan¬nya.
Hal tersebut bisa terwujud, karena susunan pengurus yang terdiri dari pemimpin-pemimpin yang dipercaya, amanah serta gigih dalam bekerja. Modal besar yang dimiliki oleh Dewan Da’wah adalah karena memiliki keikhlasan yang tinggi dalam berjihad fii sabilillah.

Berswadaya dan mandiri inilah yang ditanamkan kepada segenap keluarga besar Dewan Da’wah, sehingga dalam masya¬rakat timbul oto-aktivitas yang kreatif. Melaksanakan tugas dakwahnya, maka Dewan Da’wah selalu mengusahakan terciptanya iklim kerja sama. Sikap ta’awunitas yang serasi dan sangat menjaga pendirian serta menghormati identitas masing masing telah terbukti menjadi kekuatan yang ikut menentukan keberhasilan dakwah.


Setelah Bapak Mohamad Natsir wafat pada 14 Sya’ban 1413 bertepatan 6 Februari 1993, berdasarkan pertemuan Silaturrahmi Keluarga Besar Dewan Da’wah yang diselenggarakan di Jakarta pada 1 – 2 Dzulqaidah 1413 bersetuju dengan 23 – 24 April 1993, diputuskan pula komposisi kepengurusan baru, wujud dari patah tumbuh hilang berganti. Kepemimpinan Dewan Da’wah dipegang Prof. Dr. H.M. Rasyidi.
Sejak tahun 1993, banyak kali Dewan Da’wah mendapat undangan dari luar negeri. Umumnya masyarakat Islam Internasional sangat gembira. Ketika itu berlangsung satu perubahan cuaca politik di Indonesia. Dewan Da’wah selama ini dalam berhubungan dengan dunia internasional kurang lan¬car.
Pada dua tahun terakhir (1993-1995) hubungan dengan luar negeri mulai terbuka kembali. Bahkan Dewan Da’wah diterima sebagai anggota penuh Majelis Islam Internasional untuk Dakwah dan Bantuan Kemanusiaan.

Bapak Dr.Anwar Harjono SH. selaku Ketua Harian Dewan Da’wah ditetapkan sebagai anggota dewan pimpinan pada Majelis Islam Internasional untuk Dakwah dan Bantuan Kemanusiaan, yang bermarkas di Mesir. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan Dewan Da’wah dengan dunia internasional, khusus¬nya dunia Islam, sangat erat. Satu bukti, bahwa hubungan yang sudah terbina baik sejak hayatnya Bapak Mohamad Natsir dapat diteruskan dan dilanjutkan para penerus perjuangan cita-cita dakwah beliau.
Kepercayaan kepada lembaga Dewan Da’wah ini adalah jawaban yang sangat jelas, bahwa Dunia Islam Internasional, tidak semata menghormati figur Bapak Mohamad Natsir.
Pengormatan lebih utama, kepada visi dan misi perjuangan dakwah Islami yang telah digariskan dan diwariskan Bapak Mohamad Natsir. Inilah sebuah bukti mangkusnya pesan-pesan dakwah Mohamad Natsir.
Keistiqamahan sikap yang teguh prinsip dari para pengurus Dewan Da’wah tidak diragukan. Begitu penilaian organisasi dakwah Islam Internasional. Walaupun Bapak Mohamad Natsir sudah berpulang kerahmatullah, nyatanya kedudukan Dewan Da’wah tetap memperoleh penilaian khusus dari negara-negara Islam.
Hubungan Internasional, khususnya dengan negara-negara Teluk atau Timur Tengah telah terjalin lama sekali. Ini membuktikan bahwa penilaian dunia internasional terhadap Dewan Da’wah adalah sangat positif.” Bapak Dr.Anwar Harjono SH, pada suatu ketika mengungkapkan tentang perkembangan Dewan Da’wah sebagai berikut;

“Khusus mengenai Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, saya ingin mengatakan bahwa dalam tahun tahun terakhir bila kami melaksanakan program, baik di pusat maupun di daerah, tidak lagi mendapat kesulitan, baik itu menyang¬kut prosedur maupun penyelenggaraan. Kami bisa mengadakan pembangunan masjid, pelatihan da’i, menghadiri seminar dan memberikan ceramah, baik di kalangan umum, maupun di perguruan tinggi. Kami merasa tidak ada hambatan sama sekali”. Demikianlah suatu gambaran dari perubahan cuaca politik yang mulai terasa kondusif.
Solidaritas negara-negara Islam dan umat Islam Internasional dijalin melalui misi bantuan kemanusiaan, mulai dari persoalan Moro di Mindanao, Philipina Selatan, hingga masalah Kashmir, Afghanistan, Kosovo, India dan Palestina, menjadi garapan khusus dari KISDI, Komite Internasional Solidaritas Dunia Islam.
Dapur penggeraknya adalah Markas Dewan Da’wah, di Jalan Kramat Raya No.45 Jakarta Pusat. Begitu pula bantuan bagi umat Islam Bosnia Herzeghovina digerakkan di seluruh Indonesia.
Solidaritas terhadap umat Islam Bosnia ini, menjadi pemacu gerak penyatuan visi dan ukhuwah umat Islam dengan misi yang jelas, mencari redha Allah.
Penggalangan dana dan pengumpulan barang perhiasan mencapai jumlah ratusan ribu dolar dan berapa kilogram emas perhiasan. Pengumpulan bantuan tersebut, telah menjadi ukuran dari tingkat kepercayaan umat terhadap Dewan Da’wah.

Dibawah desingan peluru peperangan Balkan, utusan Dewan Da’wah yang terdiri dari Saudara Muzayyin Abdul Wahab, Mazni Yunus, dan Hasril Chaniago, salah seorang wartawan Harian Singgalang Padang, ikut mengantarkan dan menyerahkan langsung kepada DR. Eliyah Izzet Beghovich, yang kelak menjadi Presiden Republik Bosnah wal Hirsik. Dengan ini, tercipta rasa solidaritas sesama umat Islam, yang tidak hanya sebatas wilayah dimana mereka berdiam. Langsung dibuhul erat hubungan harakah dakwah al ‘alamiyah. 

ada tahun 1997 dilakukan penyegaran kepengurusan Dewan Da’wah yang dipimpin oleh Bapak DR. Anwar Haryono. Dikuatkan dengan anggota-anggota pleno. Kepengurusan demi kepengurusan hingga terakhir memperlihatkan keteguhan sikap para pemimpin Dewan Da’wah yang ingin menjadikan yayasan ini sebagai lembaga yang inklusif.
Pengurus Dewan Da’wah mencakup sebanyak mungkin kalangan ulama dan tokoh-tokoh umat Islam Indonesia dalam mengelola aktivitas dakwah yang semakin berat dan beragam tantangannya menjelang datangnya abad baru. Jika karena situasi yang berubah, lalu Dewan Da’wah berubah, tidak lagi menjadi oposan, alasan itu tidaklah tepat. Dewan Da’wah adalah gerakan dakwah yang berpegangan pada amar makruf nahi munkar. Oposisi merupakan pengertian politik. Dewan Da’wah bukan partai politik. Bagaimana Dewan Da’wah menyikapi zaman sedang berubah.

Ditengah zaman yang sedang berubah ini, jika kita hanya menjadi penonton saja, bukan mustahil kita akan menjadi korban perubahan zaman. Tentang perubahan situasi politik di Indonesia maka Bapak Dr.Anwar Harjono berkata;
“Kalau dikatakan, Dewan Da’wah berubah, atau saya berubah,yang berubah itu siapa? Menurut saya, cuacanya yang berubah. Yang berubah itu suasananya. Sikap kita, sejak Masyumi, tidak pernah berubah dalam arti kita tidak pernah berpikir untuk diri sendiri, Masyumi sendiri, atau Dewan Da’wah sendiri.
Kita berpikir dan berbuat untuk umat, bangsa dan negara, secara keseluruhan. Apa balas jasa negara terhadap Masyumi dan Dewan Da’wah, itu pertanyaan politikus normal.
Perubahan sikap pemerintah terhadap Dewan Da’wah sudah pantas disyukuri. Dulu, pemerintah menerima Dewan Da’wah dengan sikap reserve. Sejak tiga tahun terakhir ini (1995-1997), alhamdulil¬lah kita relatif lancar dimana-mana. Kita mendapat kemudahan kemudahan. Apa yang selama ini kita lakukan melalui Dewan Da’wah semata mata mengusahakan persatuan umat itu.
Kalau belum bisa bersatu sepenuhnya, ya bersatu sebagian. Setapak demi setapak, agar kita dapat melangkah lebih maju. Saya tidak pernah berpikir final, tetapi berproses. Sebab, kalau kita berpikir final, bila tidak tercapai bisa frustasi. Kalau berpikir berproses, kita tidak akan frustasi. Sebab, setiap usaha tentu ada hasil¬nya.”
Walau berbagai kelompok masyarakat menggunakan kesempatan dalam situasi yang mulai berubah. Akan tetapi Dewan Da’wah menyikapi tidak sebagai penonton. Kehati-hatian menjadi langkah yang perlu dijaga.

Sebab, apabila umat Islam membiarkan diri menjadi penonton saja, bukan mustahil kita akan menjadi korban perubahan zaman.
Kita sama kita terus diadu, dengan berbagai cara, sejak rayuan sampai tipuan, hingga kita kecolongan dan kalangan anti Islam bertepuk tangan kesenangan.
Alhamdulillah umat Islam cepat mengantisipasi keadaan ini dengan gerakan dakwah yang terus menerus.



ada tahun 1998, mulai bergulir era reformasi. Kampus-kampus Mahasiswa kembali bergolak, menentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terjadi di penghujung Orde Baru, dan berakhir dengan diturunkannya kekuasaan Presiden Soeharto. Banyak korban telah berjatuhan, terutama di kalangan mahasiswa dan masyarakat kecil. Kelompok lemah, yang tidak memiliki kekuatan politik, maupun ekonomi, sangat merasakan sungguh akibat-akibat yang ditimbulkan oleh krisis moneter berkepanjangan, yang berujung dengan krisis ekonomi.
Krisis kepercayaan dan politik, yang diperparah oleh tindakan anarkis oleh kalangan yang tidak bertanggung jawab, ibarat menangguk di air keruh. Keadaan tersebut, ikut berperan menambah kemelaratan umat kecil. Maka Dewan Da’wah ikut pula mengatasi dampak krisis ini, melalui Komite Aksi Penanggulangan Akibat Krisis, disingkat KOMPAK Dewan Da’wah guna menumbuhkan kembali potensi umat yang sudah terkoyak-koyak pada masa peralihan dari Orde Baru ke era reformasi.
Barisan umat harus kembali di rapatkan.
” Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” (QS.61, Ash-Shaff : 4). 

ejak April 1998, Dewan Da’wah bersama-sama ormas Islam membentuk Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI) untuk menggalang kerjasama antar lembaga-lembaga Islam tingkat nasional dan memperkuat ukhuwah dan kebersamaan, serta mewakili aspirasi umat Islam Indonesia secara kaaffah (totalitas) dalam bidang-bidang politik, ekonomi, hukum, juga sosial budaya, pendidikan dan dakwah.
Karena sudah ada BKUI, maka segala sikap yang prinsipil menyangkut kepentingan umat dan pendirian yang hendak diketengahkan diambil dalam BKUI. Kalau ada perbedaan pendapat, janganlah perbedaan pendapat itu dikembangkan menjadi pertentangan. Yang harus dicari adalah pendapat bersama, kalau tidak mungkin atau belum mungkin, maka harus dijaga perbedaan pendapat itu jangan menimbulkan perpecahan karena tantangan kita di masa kini dan masa depan semakin berat dan besar.
Dalam berbagai kesempatan DR. Anwar Harjono SH, sudah mengintrodusir satu semboyan yaitu “lawan pendapat adalah kawan berpikir.”
Diantara kalangan lembaga-lembaga dakwah, mesti ditumbuhkan sikap husnudzdzan (baik sangka) dan menghilangkan su-udzdzn (buruk sangka), dengan meningkatkan cheque and re-cheque (tabayyun). Dewan Da’wah menyadari benar, akan perlunya ukhuwah Islamiyah, baik secara formal, maupun individual.
Mengingat banyak dan luasnya jangkauan risalah yang berada di pundak Dewan Da’wah, yang diperlukan tidak dapat dicukupkan dengan mereka yang secara formal termasuk dalam kepengurusan Dewan Da’wah saja.

Tenaga tenaga pimpinan dari berbagai disiplin ilmu yang meliputi berbagai daerah, sangat diperlukan sebagai forum silaturahmi untuk mendapatkan masukan-masukan berguna bagi pelaksanaan risalah.
Forum tersebut diberi nama Majelis Silaturahmi yang dibentuk oleh Dewan Da’wah dan sudah dirintis sejak masa hidupnya Allahyarham, Bapak Mohamad Natsir.
Dengan demikian jelaslah, bahwa dakwah tidak hanya dapat diberi arti sempit, melainkan lebih komprehensif”.
Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia sampai sekarang dan Insya Allah sampai kapanpun, tetap membangun umat, sesuai kemampuan maksimal yang kita miliki, dan dari situ baru akan terasa nikmatnya karunia Ilahi. 

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s