Bagian dari Perjalanan Sejarah, Pesan Pesan Dakwah Mohamad Natsir

(Bagian dari Pesan-Pesan Mohamad Natsir dalam Dakwah Komprehensif, dihimpun oleh H.Mas’oed Abidin)

BAHAGIAN DARI PERJALANAN SEJARAH BANGSA

Pertemuan hati dengan hati memegang peranan penting. Wujud nyata dalam menilai setiap situasi. Sesudah Masyumi membubarkan diri, rehabilitasinya tidak diizinkan pemerintah sampai ke zaman Orde Baru. Bahkan setelah era Reformasi.

Sangatlah wajar jika sebagian besar tokoh Masyumi di pusat dan di daerah-daerah seluruh Indonesia ikut mendirikan dan memelihara keberadaan Da’wah di Indonesia.

Semenjak tahun 1967 sampai 1993, organisasi Dewan Da’wah dipimpin Mohamad Natsir, yang pernah memimpin Masyumi selama beberapa periode. Tidak salah jika muncul anggapan, Dewan Da’wah adalah penerus Masyumi.

Masyumi adalah satu partai politik Islam yang pernah hidup di Indonesia. Memiliki asas dan tujuan perjuangan yang jelas. Tafsir Asasnya menjadi Program Perjuangannya.
Melihat perjuangannya Masyumi sebagai Partai Politik Islam. Sedangkan Dewan Da’wah adalah lembaga dakwah yang lahir berbentuk yayasan.

Partai Politik Islam Masyumi memang dipimpin oleh orang-orangnya Natsir.

Saat ini, para pemimpin dari partai yang sudah mati itu banyak menyumbangkan pikiran dan tenaganya di Dewan Da’wah. Satu gerakan dakwah Islamiyah yang komprehensif.
Peran Dakwah menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia dalam upaya menjadikan, “umat yang berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat dan terhindar dari siksaan neraka, dengan izin Allah”.

Dewan Da’wah tidak punya anggota yang terdaftar. Lembaga dakwah ini bukan organisasi massa, dan tidak pula organisasi politik. Tetapi, simpatisannya banyak sekali. Semua itu hanya lantaran orang orang Masyumi tidak boleh berpolitik. ”.. masak kami mau diam saja….? ”, kata Bapak DR. Anwar Harjono, SH., yang kelak menjadi Ketua Dewan Da’wah sesudah Mohamad Natsir meninggal dunia.

Andaikata boleh berpolitik ?, tentulah ”… akan kami dirikan partai politik…”. Karena tidak boleh, maka kami terjun ke dunia dakwah…” Jadi, walaupun orangnya sama, peran mereka sudah berbeda.

Sangat wajar, bila pimpinan dan keluarga besar Bulan Bintang yang dulunya partai politik Islam Masyumi ini, kini setelah menjadi keluarga besar Dewan Da’wah, sangat tidak menginginkan agar keluarga besarnya buta politik.

Pada hakekatnya, politik adalah seni mengatur masyarakat. Kehidu¬pan politik sering ditandai dengan konflik kepentingan antara kelompok masyarakat.

Umumnya politik berusaha mereali¬sasikan gagasan ideologi, menjadi realitas sosial yang ideal, menurut wawasan masing masing. Kepentingan dimaksud dapat bersifat politis, ekonomis, kultural, maupun ideologis.

Memperhatikan perjuangan politik umat Islam di tanah air Indonesia tampak peranan dari politik Islam mengalami penurunan secara konstan. Sebagai akibat kelemahan internal dalam tubuh umat. Atau, mengalami penurunan efektivitas peran, sebagai akibat “erosi fungsional”.

Penurunan kualitas umat dikarenakan faktor ikatan jamaah, unsur kepemimpinan, dan melemahnya ukhuwah.

Faktor eksternal, utamanya oleh pere¬kayasaan sosial dan politik dari pihak penguasa. Kecendrungan erosi fungsional dan mengakarnya sifat ketergantungan serta “hanyut mengikuti arus” lebih menonjol.

Bisa jadi karena perekayasaan politik datang dari luar.
Perekayasaan politik oleh pihak yang selalu berupaya melumpuhkan peranan politik rakyat dan umat Islam khususnya, terasa amat efektif berlaku sejak awal dasawarsa 1960-an.

Kenyataannya tampak pada, proses pembangunan sangat berorientasi pada aspek ekonomi dan sangat pragmatik. Langsung maupun tidak langsung, keadaan ini berpengaruh pada proses penumpulan pandangan ideologis masyarakat Indonesia.

Banyak daerah di Indonesia, yang pada zaman demokrasi parlementer didominasi oleh kekuatan politik Islam seperti di Sumatera Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan juga Kalimantan, namun pada pertengahan dasawarsa 1970, terlihat tidak lagi diwarnai oleh kekuatan politik Islam, sebagaimana sebelumnya. Secara singkat kemorosotan peran politik Islam dalam sejarah di Indonesia, telah dilukis sesuai dengan era yang dilampauinya.

Saham kehidupan politik demokratik umat Islam dapat mengambil peranan politik secara representatif.

Tetapi kesempatan itu tidak pernah ada – setidaknya di masa Orde Lama, kesempatan itu tertutup rapat –, juga tidak pula terbuka kesempatannya, pada masa era Orde Baru.

Pada masa sebelum kelumpuhan kekuasaan Presiden Soekarno, Partai Politik Islam Masyumi sudah menuntut demokratisasi pemerintahan dalam arti yang seluas-luasnya. Demokrasi merupakan hasil perjuangan manusia seluruh dunia sepanjang sejarah.

Di era 1959 1965, peranan politik umat dan organisasi-organisasi Islam terdesak ke pinggir. Demokrasi Terpimpin telah menggeser kekuatan politik Islam. Pada masa itu, telah terjadi pembubaran Partai Politik Islam Masyumi. Ketika itu, umat beranggapan, bahwa paham Bapak Mohamad Natsir tentang demokrasi, bertolak belakang dengan demokrasi terpimpin yang akan diterapkan menurut “konsepsi Soekarno” itu.

Bapak Syafruddin Prawiranegara juga mengingatkan, “bahaya yang sebesar-besarnya yang mengancam negara Republik Indonesia, yakni bila demokrasi tenggelam dalam koalisi dan koalisi dimakan oleh anarki, dan anarki diatasi oleh golongan-golongan yang bersenjata dan oleh golongan-golongan yang menguasai golongan yang bersenjata itu”.

Sementara Bapak Mohamad Natsir bertanya, “apakah penegak demokrasi akan dapat mengembalikan kepercayaan yang ketika itu sedang goncang”. Dilanjutkan oleh Mohamad Natsir, “demokrasi yang harus ditegakkan ialah yang tidak mengambang, yang tidak menghasilkan kekacauan dan anarki, tetapi yang terpimpin, terbimbing oleh nilai-nilai moral dan nilai-nilai hidup yang tinggi”.

Mohammad Hatta berkeyakinan bahwa fondasi Demokrasi di Indonesia sudah cukup solid, karena didukung oleh kombinasi organik tiga kekuatan sosial-religius, yang sudah mengakar di sebagian besar masyarakat kita.

Bila Demokrasi lenyap maka lenyaplah Indonesia merdeka. Begitu prinsip Pak Hatta.

Bila pembangunan ekonomi pada masa Demokrasi Pancasila dinilai berhasil, maka pembangunan politik menurut banyak pengamat berjalan agak lambat.

Dua puluh tahun pertama pelaksanaan Demokrasi Pancasila (sampai tahun 1965), sering terlihat bercirikan sikap otoriter sebagai warisan priode sebelumnya. Mungkin, disebabkan upaya mempertahankan stabilitas politik untuk pembangunan ekonomi.

Beberapa tahun kemudian, sesudah tahun 1968 hingga tahun 1995, kelonggaran politik makin dirasakan. Sekalipun masih jauh dari pelaksanaan sesungguhnya dari sistim Demokrasi Pancasila, yang semestinya harus menghormati kedaulatan rakyat. Kritik terhadap pelaksanaan Demokrasi Pancasila, ialah longgarnya sistem kontrol. Sangat kentara dalam birokrasi. Tindakan korupsi dan kolusi mencapai titik terparah sepanjang titik sejarah kontemporer Indonesia.

Bila kondisi semacam ini semakin menjamur, tidak mustahil bangsa ini akan keropos pada ahkirnya. Inilah yang dirasa pada prolog era Reformasi 1996.

Ketika pada zaman Demokrasi Terpimpin, keragaman ideologi partai-partai terus dipertahankan. Gejala seperti ini juga tampak pula pada era reformasi, terutama ketika pelaksanaan Pemilihan Umum Juni 1999, Indonesia masuk kembali kedalam sistim multi partai.

Ada 48 partai peserta Pemilihan Umum 1999 itu. Kondisi ini dianggap sebagai suatu konsekwensi riil. Hasil dari tuntutan era reformasi, mengiringi lengsernya pemerintahan Presiden Soeharto, dimana tuntutan demokratisasi dan Hak Asasi Manusia, memang tidak terlaksana pada masa Orde Baru selama periode 1966 – 1998.

Keterpasungan politik selama periode tigapuluh dua tahun itu pula, mungkin, yang menjadi salah satu penyebab lahirnya banyak partai politik di era reformasi. Baik yang massanya besar, ataupun jumlah massa pendukung masih kecil, semua berlomba tampil membentuk kekuatan dengan bentuk partai politik. Seakan sebuah euforia. Sangat menarik diamati.

Pada Demokrasi Terpimpin zaman Nasakom (Nasionalis Agama Komunis) di bawah kekuasaan Presiden Soekarno partai-partai yang tampil dibedakan antara yang “progressif revolusioner” dan yang “kontra revolusioner”. Pembedaan dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Pihak penguasa atau pemerintah menilai begitu, demi kepentingan kekuasaan juga.

Pada era reformasi rakyat yang membuat pemilahan. Sebuah pembalikan kuasa sejarah. Partai peserta pemilihan umum diberi kategori sebagai partai reformis. Partai pendukung status quo dianggap memihak kepada Orde Baru, yang telah berkuasa selama 32 tahun (1966-1998), dalam masa kekuasaan Presiden Soeharto, yang dinilai banyak melakukan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme).

Kondisi itu, sesungguhnya yang menjadi isu besar, dan menjadi hujatan yang amat mengena dari rakyat, ketika bergulirnya reformasi.

Ketika masa pemerintahan Presiden Soekarno, yang terasa akrab dengan Partai Komunis Indonesia pimpinan D.N.Aidit, korban politiknya adalah Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Kedua partai ini dianggap sangat menentang pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Kedua partai politik ini kemudian oleh penguasa Orde Lama, dikategorikan sebagai “partai yang kontra revolusi”.

Di samping itu, keterlibatan langsung, ataupun tidak langsung, dari tokoh-tokoh pimpinan dari kedua partai itu, Masyumi dan PSI, seperti Mohamad Natsir, Syafroeddin Prawiranegara, Boerhanoeddin Harahap, Soemitro Djojohadikoesoemo, Mr. Assaat, Buya K.H.A.Malik Ahmad, Mohammad Syafe’i, pimpinan INS Kayu Tanam, dalam gerakan pergolakan PRRI, telah dijadikan alasan tematik kontra revolusi, dan kelompok pemberontak.

Pemimpin dan simpatisannya, disebut sangat berbahaya bagi negara Indonesia. Kebetulan memang, para pemimpin dari kedua partai politik dimaksud, ikut secara aktif di dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Ini penyebab pula makin tersudutkan posisi kedua partai Masyumi dan PSI, dari percaturan politik dalam negara Indonesia, oleh pihak kekuasaan dan penguasa di zaman itu.

Dalam pemerintahan Orde Lama di bawah kekuasaan Presiden Soekarno – yang otoriter –, kedua partai dan tokoh-tokohnya mesti dimasukkan kedalam tahanan. Akhirnya, walaupun tanpa ada pembelaan, Partai Masyumi, dan juga Partai Sosialis Indonesia (PSI), menerima hukuman, yaitu dibubarkan. Partai Masyumi sebagai kekuatan umat Islam terbesar di masa pemilihan umum 1955 terpaksa harus menerima perintah pembubarannya.

Maka, pada tanggal 15 Agustus 1960, dengan Penetapan Presiden No.200/1960, menetapkan bahwa Partai Politik Islam Masyumi harus membubarkan diri. Keputusan itu adalah ibarat sebuah ”Ultimatum”.

Bila dilihat lebih dalam, sesungguhnya ketika itu, demokrasi telah terkubur.
Dalam waktu tigapuluh hari sesudah Penetapan Presiden No.200/1960 ini, pimpinan Partai Masyumi harus menyatakan partainya bubar. Kalau tidak, Masyumi akan di nyatakan sebagai “partai terlarang”. Bubarnya Masyumi adalah korban politik di zaman Orde Lama.

Bila ditilik dalam pelaksanaan undang-undang secara yuridis formil dan materil, senyatanya Partai Masyumi sama sekali tidak beralasan untuk dibubarkan. Namun sejarah mencatat alasan itu tidak pernah dapat di terima pihak kekuasaan masa itu. Zaman telah berubah, dan musim pun ikut berganti. Namun, umat masih tetap begitu juga.

Di masa pemerintahan Soeharto, atau era Orde Baru, secara logika politik, mestinya Partai Masyumi dan PSI yang jelas-jelas menjadi lawan dari penguasa Orde Lama itu, sudah semestinya mendapatkan haknya untuk direhabilitir. Apalagi jika melihat prinsip-prinsip Partai Masyumi, serta garis kejuangan para pemimpin umat yang memimpin partai Islam terbesar itu, sangat tegas menentang Komunis.

Sementara, Pemerintahan Orde Baru yang hadir sesudah itu, seiring dengan dengan dibubarkannya partai komunis. Pemerintahan Orde Baru itu, juga disebut sebagai anti komunis. Maka semestinya, rehabilitasi partai Masyumi untuk kembali hidup seperti di zaman Orde Baru, tidak ada alasan untuk terhalangi.

Meskipun demikian, harapan itu tak pernah menjadi kenyataan. Ironisnya, para pemimpin Masyumi masih tetap disingkirkan. Berbagai intimidasi, masih di arahkan kepada pemimpin umat Islam itu.

Di antaranya, ketika terjadi ”Petisi 50”, yakni pernyataan keperihatinan oleh pemimpin umat kepada Presiden Soeharto atas pidatonya di Pekanbaru, telah dijadikan sebagai alat rekayasa pelumpuhan potensi politik umat Islam. Peristiwa politik itu, telah menumbuhkan dalam tubuh umat bibit kekecewaan dan kekesalan.

Namun, di antara umat dan pemimpin masih sanggup bertahan, karena masih tersisanya anti toxin di dalam urat nadi umat. Anti toxin itu adalah keyakinan hidup, wawasan Iman dan Islam, cinta¬ akan persatuan bangsa, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta anti komunis, yang tidak pernah kendor dalam hati umat Islam.

Memang ada, sebahagian umat menghadapinya dengan pengendapan secara pasif. Uzlah, sambil menunggu masa berubah. Ada pula keyakinan, bahwa perubahan pasti datang. Hanya menunggu waktu ketika.

Optimisme itu, sebenarnya telah menguatkan diri umat. Tum¬buh disiplin dari dalam, dan tidak hanya sekedar tumbuh paksa dari luar. Atau, bukan pula disiplin, ibarat itik pulang petang, yang berbaris patuh teratur, di bawah komando sebilah ranting. Disiplin paksaan seperti itu, telah pernah dicoba diterapkan oleh Demokrasi Terpimpin. Dan paksaan-paksaan sedemikian itu, tidak diterima oleh ruh umat.

Namun, dalam kemasan demi stabilitas keamanan, disiplin seperti itu, berulang kembali pada era Orde Baru.

Selama kurun 32 tahun (1966-1998), disiplin yang dipaksakan itu, berlaku di dalam pemerintahan Presiden Soeharto. Salah satu bukti politiknya, Partai Politik Islam Masyumi, dan juga PSI tidak pernah mendapatkan kembali halnya untuk dapat hidup kembali. Inilah, sebuah catatan sejarah.

Bila kita amati kondisi umat pada dua era pemerintahan, di masa Orde Lama, atau juga di era Orde Baru, sasaran politik dan akibat yang dirasakan umat Islam, tetap sama, yakni meminggirkan umat Islam sebagai suatu kekuatan politik di Indonesia.

Secara kuantita jumlah umat Islam masih sangat dominan. Tapi, kenyataannya di arena politik Indonesia sejak masa Orde Lama, tidak terlalu banyak diperhitungkan. Bahkan, yang terjadi adalah adu kekuatan. Awalnya antara komunis, selanjutnya dengan sekuler, dan Islam-phobia.
Komunis berhasil menginfiltrasi cukup jauh ke dalam tubuh Nasionalis kiri, dengan menguasai Front Nasional. Ini telah terjadi di zaman Orde Lama.

Di sisi lainnya, tanpa disadari oleh pihak tentara, telah pula terbuka peluang bagi pihak komunis untuk menjadi pemenang, dengan bubarnya Partai Politik Islam Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia.

Sepeninggal pemerintahan Presiden Soekarno, (sesudah tahun 1996), perlawanan yang dihadapkan kepada umat Islam tetap berlaku, dan terencana dengan apik oleh kelompok phobia Islam, dan kalangan salibiyah, serta kelompok sekuler, yang juga tidak pernah senang kepada peranan pemimpin Islam, di Republik ini. Kelompok-kelompok itu, telah ikut memanfaatkan. Berbagai semboyan menyudutkan Islam, seperti extrem kanan, fundamentalis, hijau royo-royo, secara sistematis ditampilkan.

Senyatanya jargon tersebut tidak lebih dari, hanya pelampiasan kecemasan mendalam, dan bahkan tidak cukup beralasan, untuk di alamatkan kepada umat Islam.

Kecemasan-kecemasan ini, juga tampak ketika sangat berperannya ICMI, ataupun Dewan Da’wah, dan ormas Islam lainnya, di dalam pemerintahan. Kadangkala, Dewan Da’wah dan ICMI, dianggap wadah kebangkitan serta pusat kekuatan umat Islam baru, di Republik Indonesia.

Penilaian seperti ini, salah satu bukti paling nyata, adanya kelompok phobia Islam di negeri ini.
Ketika era Reformasi melahirkan banyak partai-partai, maka banyak juga tampil partai-partai, yang berani menyatakan prinsip berasas Islam. Kehadiran partai-partai itu, masih tetap dilihat sebagai bahaya.

Aliran politik Islam tetap dicurigai. Ada kecemasan tersendiri. Hal ini telah terjadi, mungkin dikarenakan politisi nasionalis yang bernafas dalam keterikatan dengan paham liberalisme ala barat, dan berdalih demokratisasi. Banyak pula yang mulai menghembus nafas dalam slogan Islam Yes, Partai Islam No.

Ketika pimpinan umat dalam Majlis Ulama Indonesia (MUI), dan Dewan Da’wah, menyerukan kepada umat Islam di Indonesia, untuk tetap memilih calon-calon legislatif yang seaqidah iman atau beragama Islam, maka seruan itu, dinilai tidak proporsional. Seruan pemimpin umat Islam dianggap sangat meresahkan.

Bahkan, dinilai membahayakan, bagi kelangsungan kehidupan bernasional. Sangat aneh yang terjadi, perkembangan politik umat Islam sangat lemah, di negeri yang jumlah umat Islamnya terbilang banyak. Perjuangan untuk memperoleh kekuasaan, adalah fenomena politik yang paling menonjol dalam masyarakat.

Porsi kekuasaan yang diperoleh setiap kekuatan sosial masyarakat berujung pada menerjemahkan cita citanya menjadi kenyataan konkrit. Setiap kelompok sosial politik, lewat kekuasaan yang diperoleh, selalu berusaha melakukan alokasi otoritatif nilai nilai yang diyakininya. Demikianlah yang telah terjadi, sejak tahun 1960, tahun 1966, dan tahun 1998, di kala gerak dakwah dikebiri, dengan menyuntikkan serum NASAKOM, dan ASAS TUNGGAL.

Demokratisasi yang dibungkus oleh stabilatas keamanan, sangat sering dijadikan penekan, untuk tujuan melemahkan peranan politik umat Islam, sejak dari masa Demokrasi Terpimpin.

Akibat langsung yang tampak dan dirasakan adalah, banyak pemimpin umat yang menduduki pucuk pimpinan di partai Islam ditahan dan dipenjarakan. Mohamad Natsir dan Boerhanoeddin Harahap berada dalam tahanan politik dari tahun 1961 hingga 1967.

Bapak Prawoto Mangkusasmito, Mohammad Roem, M.Yunan Nasution, E.Z. Muttaqin dan KH Isa Anshary, ditahan pula di Madiun pada tahun 1962. Demikian juga Ghazali Sjahlan, Jusuf Wibisono, Mr. Kasman Singodimejo di Sukabumi. Penangkapan dan penahanan terhadap S. Soemarsono, A. Mukti, Djanamar Adjam, KH.M. Syaaf dan lain. Kebanyakan pemimpin bekas partai Masyumi.

Pemimpin kecil di daerah-daerah juga ikut merasakan tekanan-tekanan, setidak-tidaknya dikucilkan. Suatu dinamika perjalanan sejarah politik di Indonesia.
Kemudian, banyak pula partai-partai yang telah membubarkan diri, karena berseberangan dengan kebijaksanaan pemerintah Presiden Soekarno. Namun, tetap dianggap berlawanan dengan Pemerintah Orde Baru.

Partai Islam sangat menentang komunisme, tetapi masih tetap disebut, tidak sejalan dengan Orde Baru. Padahal, perjalanan sejarah pemerintahan Orde Baru, dimulai dengan menghapus semua paham politik komunis di Indonesia.

Tetapi, gelar yang dicapkan dengan “kontra revolusi”, atau bekas “partai yang dilarang”, masih terus berjalan, hingga puluhan tahun kemudian. Walaupun zaman telah berganti, namun kekuatan umat Islam tetap didorong kepinggiran arena percaturan politik berbangsa.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, timbul beberapa pertanyaan, di antaranya, apakah rasa nasionalisme Natsir dan kawan-kawan, yang pernah memimpin Partai Politik Islam Masyumi itu, masih diragukan ?.

Padahal, Mohamad Natsir menilai, nasionalisme adalah fithrah manusia mencintai tanah air yang diyakini sebagai anugerah (rahmat) Allah. Agama Islam mengajarkan agar umatnya menjaga tanah airnya sebagai suatu suruhan Agama Islam. Nasionalisme menurut Natsir, harus mendapatkan nafas keagamaan agar tidak menimbulkan perasaan ta’ashub dan chauvinisme.

Karena itu, sejak usia mudanya, Natsir selalu terlibat di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mohamad Natsir menerima pandangan dalam perjuangan, bahwa pembentukan sebuah negara bangsa (nation-state) adalah suatu keharusan. Negara Bangsa, adalah sebuah alat yang perlu untuk merealisasikan ajaran-ajaran Islam kedalam situasi konkrit.

Mohamad Natsir menganut keyakinan bahwa politik harus ditundukkan kepada etika yang tinggi. Dengan cara itu, keinginan untuk berkuasa sendiri, tidak sesuai dengannya, dan paham menghalalkan segala cara, harus dihindari jauh-jauh.

Salah paham terhadap Masyumi selalu saja ada. Namun, bila diteliti tujuan Masyumi di dalam anggaran dasarnya, tertera jelas adalah untuk memperjuangkan terlaksananya ajaran dan hukum Islam dalam kehidupan orang seorang, masyarakat, dan negara Republik Indonesia, dalam menuju keridhaan Allah. Dalam pandangan politik-nya, Masyumi sangat konsekwen menentang komunisme dalam segala bentuk.

Di dalam perjalanan sejarah masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah sangat mengutamakan stabilitas keamanan, dengan menerapkan dwifungsi ABRI. Kondisi ini, dirasakan dalam berbagai sektor, dan lembaga pemerintahan. Peran politik Islam, terasa sangat lemah. Umat Islam dan sektor sipil pada umumnya, seakan tidak diperlukan untuk berperan dalam proses pengambi¬lan keputusan di Indonesia.

Semakin jelas, kekuasaan hampir secara penuh dipegang oleh golongan birokrat sipil, maupun militer. Peranan militer melimpah di berbagai bidang, terutama di bidang politik dan birok¬rasi. Berikutnya, kekuasaan negara di bidang ekonomi terasa amat besar. Sektor swasta kentara dimonopoli oleh pemilik modal kuat dan elite politik sebagai pelindungnya .

Golkar, Parpol dan seluruh organisasi massa, termasuk organisasi keagamaan harus mencantumkan dalam setiap asas dan dasar organisasinya, asas tunggal. Walau sering ditemui, pencantuman asas tunggal Pancasila itu, tidak tampak dalam perbuatan dan tindakan politik sesuai dengan asas-asas Pancasila itu sendiri.

Seperti contoh, menjadikan organisasinya sarang dari kolusi dan korupsi, yang makin menyengsarakan masyarakat bangsa.

Pemaksaan kehendak kepada rakyat kecil, telah men-jauhkan masyarakat dari pemerintahnya. Pancasila seakan hanya dijadikan sebagai mantel. Pancasila tidak lagi menjadi falsafah hidup dalam kehidupan berbangsa.

Ironis sekali yang terjadi. Organisasi agama juga tidak boleh berazaskan agamanya. Dalam proses sosial secara tidak sadar telah memasuki full grown sekularisme.

Tanpa terasa dominasi golongan minoritas mulai mengganggu rasa keadilan masyarakat luas. Muncul usaha de-Islamisasi.

Karena itu, era reformasi yang bergulir sesudahnya, di tahun 1998, sungguh menjadi harapan baru bagi rakyat Indonesia, menuju perubahan. Tetapi, ternyata reformasi belum lagi menyentuh hal-hal yang substasi dalam membangun kehidupan bernegara.

Kelihatannya, reformasi baru pada tatanan bungkus saja. Esensi kekuasaan masih bertahan pada kelompok yang mengandalkan kekuatan politik yang besar. Belakangan, kekuasaan berpindah ke tangan yang menguasai sumber keuangan yang melimpah. Demokrasi jadi semacam komoditi yang diperjual-belikan. Masih terasa jauh dari kebenaran dan keadilan.

Sementara, kekuatan umat Islam, masih dianggap mencemaskan. Status quo kekuasaan tetap menjadi latent terhadap umat Islam.

Akhirnya, pendekatan pendekatan security terasa lebih menonjol. Rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat menjadi terhambat. Namun perlu diingat bahwa pertanggungan jawab moral kepada umat kita, tidak mengizinkan kita pasif. Terutama semua kita yang oleh umum dianggap mempunyai kedudukan pemimpin.

Bencanalah yang akan menimpa ketika semua golongan pemimpin di saat seperti itu, asyik merawati, lalu mendandani kehidupan masing-masing, dan kemudian tenggelam di dalamnya, sedangkan umat yang lebih lemah dibiarkan mencari nasib masing-masing.

Memang, di sini bedanya yang sudah dianggap orang pemimpin dari orang awam atau umat banyak. Dai pemandu umat tetap dianggap oleh umat sebagai pemimpin mereka, karena memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan yang dimiliki pemimpin umat itu, menjadi keutamaan da’i, di dalam memandu umat dengan keutamaan sikap yang di- milikinya ;

~ Ke-Iman-an kepada Tuhan Yang Maha Esa,
~ Daya pikir dan daya cipta,
~ Cara hidup yang bersih,
~ Akhlak dan budi pekerti yang baik,
~ Rasa cinta kepada Agama,
~ Cinta nusa dan bangsa umumnya,
~ Rasa setia kawan,
~ Rasa tanggung jawab moril terhadap saudara sebangsa setanah air yang pernah terhimpun dalam hubungan persaudaraan dan pembawaan sejarah, dan
~ Persamaan pandangan hidup, khususnya aqidah.

Apa yang kita miliki itu tidak dapat diukur dengan ukuran uang atau kekuatan lahir.
Tidak syak lagi, semua itu adalah modal dan tenaga pendorong, yang dimulai dengan menguatkan ukhuwah Islamiah. Menghidupkan dakwah dan membina jamaah.

Persoalan uchuwwah Islamiyah ini wajib dipecahkan dengan sungguh-sungguh, kalau benar-benar hendak menegakkan Islam dengan segala kejombangannya di negara ini. Bagi Umat Islam, soal ini hanya dapat dipecahkan oleh Umat Islam sendiri. Tidak dapat diselesaikan oleh orang lain.

Jika umat tidak dapat mengurainya, maka yang salah ialah Umat Islam itu sendiri. Terutama para pemimpinnya. Tentu saja kesalahan tersebut dibebankan ke orang lain.

Menyuburkan Ukhuwah Islamiah tidaklah sangat bergantung kepada alat-alat modern. Tidak pula kepada harta bertimbun-timbun.

Malah di kalangan kaum yang hidup sederhana itulah kita banyak berjumpa “suasana ukhuwwah” lebih dari kalangan yang serba cukup dan mewah.

Sekiranya ukhuwwah itu dapat ditumbuhkan hanya dengan mendirikan bermacam-macam organisasi, dengan anggaran dasar dan kartu anggota partai politik, semestinya ukhuwwah sudah lama tegak merata diseluruh negeri ini.

Sekiranya ukhuwah Islamiah dapat diciptakan dengan hanya sekedar anjuran-anjuran lisan dan tulisan, semestinya sudah lama ukhuwah Islamiah itu hidup subur di kalangan Umat Islam. Umat ini tentu sudah lama kuat dan tegak. Sebab sudah cukup banyak anjuran lisan dan tulisan yang dituangkan kepada masyarakat, dan umat Islam, selama ini. Namun, kenyataannya belum juga timbul dengan baik di tengah kehidupan umat itu.

Ayat dan hadist mengenai ukhuwwah, sudah berkodi-kodi kertas yang dipakai untuk menulisnya, dan dilempar-kan kedalam masyarakat, melalui majalah-majalah, buku-buku, dan surat-surat kabar. Bahkan, sudah hafal, dan dikunyah-kunyah, serta dimamah oleh orang banyak.
Kalau ukhuwah Islamiah belum kunjung tercipta juga, itu tandanya pekerjaan kita belum selesai.

Kalau usaha-usaha selama ini belum berhasil dengan memuaskan, itu tandanya masih ada kerja yang ketinggalan, atau belum dikerjakan. Rupanya, soal ukhuwwah ini, soal hati, yang hanya dapat dipanggil dengan hati pula.

Sedangkan yang sudah terpanggil sampai saat sekarang, barulah telinga dan dengan kata. Oleh karena pihak yang memanggil umat, hanya baru bisa berbicara dengan lidah, atau mengajak dengan penanya, belum lagi dengan hati dan jiwanya.

Memang, sudah lama terbukti, bahwa rahasia menegakkan ukhuwah Islamiah, terletak dalam sikap langkah. Perbuatan yang kecil-kecil dalam pergaulan sehari-hari, seperti yang ditekankan benar oleh Rasulullah SAW dalam membina jamaah dan umat Islam.

Pertama dengan tegur sapa, memberi salam, dan menjawab salam, mengunjungi orang sakit yang sedang menderita, mengantarkan jenazah ke kubur, memperhatikan kehidupan sejawat, membujuk hati yang masygul. Membukakan pintu rezeki bagi mereka yang terpelanting, serta membukakan pintu rumah, dan pintu hati kita, terhadap para dhu’afa. Walau hanya dengan amal-amal kecil yang semacam itu, tetapi keluar dari hati yang ikhlas dan penuh rasa persaudaraan, akan menguatkan ikhuwah Islamiah juga jadinya.

Dari sini dimulai langkah dakwah itu.
Sedangkan kita selama ini lebih tertarik oleh cara-cara demonstratif. Berteras keluar, agar kelihatan oleh orang banyak.

Membangun ukhuwah Islamiah memerlukan peninjauan dan penilaian kembali, akan cara-cara yang sudah ditempuh sekarang, dan memerlukan daya cipta dari pada pemimpin yang dapat berijtihad. Membangun ukhuwah Islamiah memrlukan para pekerja lapangan tanpa nama, tanpa mau dikenal khalayak ramai.

Membangun ukhuwah di tengah kehidupan umat, memerlukan para pemimpin yang bersedia meniadakan diri. Dari sini di mulai langkah dakwah. Seperti, memakmurkan masjid, menyusun jamaah. Melalui itu semua, menegakkan ukhuwah Islamiah dapat diraih, sebagaimana disebut dalam pepatah di Minangkabau, tentang pentingnya fungsi masjid.

Musajik tampek ba ibadah, tampek balapa ba ma’ana, tampek balaja Alquran 30 juz, tampek mangaji sah jo batal” ,
Artinya, Masjid dan Surau menjadi pusat pembinaan umat untuk menjalin hubungan bermasyarakat yang baik (hablum-minan-naas) dan terjaminya pemeliharaan ibadah dengan Khalik (hablum minallah).

Surau dan Balairung (tempat musyawarah penghulu) menjaga tatalaku generasi bangsa agar hidup beradat dan bersyari’at sesuai Kitabullah, sehingga, dapat terlaksana syarak mangata adat memakai.

Syarak mangato adat memakai menjadikan negeri aman sejahtera.
”Tasindorong jajak manurun,
tatukiak jajak mandaki,
adaik jo syarak kok tasusun,
bumi sanang padi manjadi.”

Artinya, apabila adat dan syari’at tersusun dengan baik, maka masyarakat akan tenteram (bumi senang, padi menjadi, keamanan dan kemakmuran tercipta). Kehidupan bernegara akan aman damai dan perekonomian masyarakat dalam negara akan berkembang. Masjid dan surau adalah dua buah sarana penting untuk pembinaan akhlak masyarakat dalam bernegara.

Kedua lembaga ini – balai adat dan surau – keberadaannya tidak dapat dipisah-pisahkan.
Pariangan manjadi tampuak tangkai,
Pagarruyuang pusek Tanah Data,
Tigo luhak rang mangatokan.
Adat jo syarak jiko bacarai,
bakeh bagantuang nan lah sakah,
tampek bapijak nan lah taban.

Apabila kedua sarana ini berperan sempurna, masyarakatnya hidup dengan perangai terpuji dan akhlak mulia (akhlaqul-karimah) sesuai bimbingan syari’at Islam.

أكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إيْمَانًا أحْسَنُهُمْ خُلُقًا، اَلْمُوَطِّؤُونَ أكْنَافًا، الَّذِيْنَ يَأْلَفُوْنَ و يُؤْلَفُوْنَ (رواه الطبراني و أبو نعيم)
Iman orang-orang Mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, lembut perangainya, bersikap ramah dan disukai pergaulannya. (HR.Thabrani)

Kesempurnaan akhlak dan kekuatan ibadah akan menjaga tata-ruang kehidupan ini. Kekayaan budaya bangsa tidak semata ada pada peninggalan sejarah. Akan tetapi, yang sangat berharga adalah idealisme nilai, yang mendorong seorang menjadi mampu mensyukuri nikmat Allah, di dalam mengelola kekayaan alam, dan pemanfaatan bumi anugerah Allah SWT ini.

Nan lorong tanami tabu, Nan tunggang tanami bambu,
Nan gurun buek kaparak, Nan bancah jadikan sawah,
Nan munggu pandam pakuburan, Nan gauang katabek ikan,
Nan padang kubangan kabau, Nan rawang ranangan itiak.

Artinya, pemanfaatan alam (lahan) yang sangat terbatas di ranah ini, akan menjadi lebih bermanfaat apabila mampu di tata dengan baik. Menempatkan sesuatu menurut keadaan alam, kondidi dan musim, akan mendatangkan hasil yang lebih baik untuk kemakmuran di nagari.

CR: bukubuya@masoedabidin.com

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s