Sutan Zaili Asril, Padang Ekspress,tentang BAGAIMANA HARUS MEMAHAMI/MENYIKAPI/MENERIMA FENOMENA AHMADIYAH

Bagaimana Harus Memahami/Menyikapi/Menerima Fenomena Ahmadiyah
Minggu, 18 Mei 2008
Active ImageOleh : H. Sutan Zaili Asril
SUATU hari, tahun 2007, datang bersilaturrahmi ke ruang kerja Cucu Magek Dirih saudara Irfianda Abidin dengan beberapa rekan. Setelah bicara santai/raun sabalik, pembicaraan tefokus ke sejarah pembentukan/keberadaan/peranan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) pimpinan Ketua Umum Pucuk Pimpinan Kamardi Rais Dt. Panjang Simulie dan Majelis Tinggi Kerapatan Adat Minangkabau (MTKAM) pimpinan Irfianda.

Sebelumnya, sebagaimana tampil diberitakan media massa di Padang (waktu itu), muncul kontroversi antara kedua lembaga adat Minangkabau—terutama dari pihak Irfianda. Ia sahabat muda Cucu Magek Dirih yang amat bersemangat. Di antaranya, cenderung memandang yang di pihaknya sebagai lebih benar/lebih baik. Irfianda dan rekan pernah membentuk Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) Putih sebagai imbangan FPSB yang pernah dapat Bung Hatta Anticoruption Award (Bhaca) 2004 saat presedium dijabat Saldi Isra—bersamaan award diterima Gamawan Fauzi semasa jadi bupati Solok.

Menurut Irfianda, MTKAM lebih absah dibanding LKAAM—dan mengusulkan LKAAM dibubarkan. Ia menunjuk sejarah pembentukan LKAAM di mana ikut tangan (1962) Kowilhan I (Sumatera-Kalimantan Barat) dan Kodam III/17 Agustus (Sumatera Barat/Riau). Ia menduga/mencurigai motif Pangkowilhan I/Pangdam III membentuk LKAAM kurang afdal karena bagian dari upaya tentara pusat memberikan sagu-hati/perbaikan suasana kemasyarakatan di Minangkabau—sebagai mana dilakukan langkah serupa pada kalangan ulama dan membentuk forum ulama yang secara nasional kemudian diketahui sebagai Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tidak ada yang dapat membuktikan kalau ada motif seperti dicurigai (Irfianda dkk). Dasar kecurigaan itulah—jauh di kemudian hari—Irfianda mempersoalkan keabsahan keberadaan LKAAM dan dasar yang sama antara lain mendorongnya mendirikan MTKAM. Sebagaimana kita mengikutinya, Irfianda memandang sejarah LKAAM cacat politis, dan sebaliknya MTKAAM lebih absah.

Secara mantiq/silat lidah, Cucu Magek Dirih bertanya ke Irfianda, jika alasan mendesak pembubaran LKAAM karena mencurigai campur tangan kekuasaan (tentara) dalam pembentukannya, siapa dapat memastikan jika pembentukan MTKAM terbebas dari campur tangan kekuasaan penjajah Belanda!? Pertanyaan itu membuat Irfianda terkolah. Ia bertanya, apa dalam pembentukan MTKAM ikut serta penjajah Belanda!? Cucu menjawab: “Ambo ndak tahu — karano bukan sejarawan! Nan tahu mungkin para sejarawan — tanyo se ka ahlinyo!” Diskusi Cucu Magek Dirih dengan Irfianda dan kawan-kawan bergeser ke cara berpikir/jalan pikiran dan bagaimana sebaiknya mengambil kesimpulan/menyikapi, baik terhadap diri/kelompok sendiri maupun pihak/kelompok lain, selagi masih mau mempertimbangkan aspek aspek sosial tidak dapat di rumus eksak. Lagi, andaikan pembentukan satu lembaga dipahami dalam konteks kesejarahan, maka adilkah memastikan perkembangan terkurung di dalamnya dan tak mempertimbangkan faktor perkembangan/perubahan!?

BERBEDA “kontroversi” LKAAM/MTKAM yang politis kemasyarakatan, sejarah sama dapat dianalogi pada fenomena kontroversial Ahmadiyah. Ulama H. Mas’oed Abidin me-SMS Cucu Magek Dirih, bahwa sejarah pembentukan/berdiri Ahmadiyah di India (sebelum dipecah India-Pakistan, dan India dipecah lagi jadi India-Bangladesh) bagian tangan penjajah Inggris tetap berpengaruh di India. Penduduk India saat itu terbagi dua kelompok besar/hampir berimbang antara Hindu dan Muslim—kini di India ada sekitar 145 juta warga muslim (2005) dari sekitar 850 juta jiwa penduduk negara itu (Pakistan berpenduduk sekitar 75 juta — hampir 100 persen muslim, dan Bangladesh berpenduduk 60 juta — hampir 100 persen muslim). Lalu, Mas’oed memastikan motif Inggris menginfiltrasi/mendukung Mirza Ghulam Ahmad/ajaran/pengikutnya bagian upaya mencapkan kuku di bumi India! Terutama karena penyimpangan ada aqidah, Ahmadiyah dipandang bukan agama Islam/kalau tetap Islam dipandang sesat-menyesatkan dan atau merusak Islam.

Menurut Mas’oed, Ahmadiyah bukan gerakan keagamaan (dalam bahasa Cucu, tak dapat disamakan semisal Muhammadiyah atau Nahdatul Ulama atau Tarbiyah), melainkan gerakan kolonialis Inggris yang merusak agama Islam — Ahmadiyah tidak bertentangan dengan Kristen/Hindu/Budha/lainnya. Islam agama tauhid, mengimani tidak ada lagi nabi sesudah Muhammad Rasulullah. Rabitah Alam Islamy sudah menyatakan Ahmadiyah bukan muslim sejak lama. Masalahnya — Mas’oed menyebut cara berpikir sehat, aqidah yang tidak dapat ditawar-tawar dan bukan bagian dari hak asasi manusia (HAM). Bilamana negara melindungi ajaran Ahmadiyah (harus melindungi warga Ahmadiyah) berarti membiarkan kegiatan merusak Islam. Bilamana penganut Ahmadiyah tetap muslim, harus melarang Ahmadiyah — kendati begitu Mas’oed tetap menyebut “tetap sulit” (memberi hak keberadaan pada Ahmadiyah) karena kecurigaannya terhadap konsep Ahmadiyah yang kolonialis dan menyuburkan pertentangan internal/eksternal umat beragama.

Indonesia negara bebas dari penjajah. Tindakan pemerintah melarang Ahmadiyah melalui penerbitan surat keputusan bersama (SKB) Mendagri-Menag-Kajagung dipandang Mas’oed perlu/baik, karena keyakinan mencemari agama sah lainnya (Islam) di Indonesia harus dilawan. Terkesan, Mas’oed—tentu sama dengan sikap formal ulama Islam/MUI — tidak memberi toleransi karena soal Rukun Iman (khusus soal tidak mengakui Muhammad nabi/rasul terakhir, mempunyai kitab suci sendiri (Tazkirah). Nah! Apakah Ahmadiyah agama resmi di Indonesia — tentu jadi bukan agama Islam? (Menag Maftuh Basyuni pernah mengusulkan Ahmadiyah menyatakan diri sebagai agama — bukan Islam!?) Sayang sekali, Mas’oed dan sebagian ulama/MUI tidak banyak bicara aspek kenegaraan/kemasyarakatan dan nasib warga Ahmadiyah yang jumlahnya cukup banyak — dipandang bukan urusan ulama Islam/MUI (urusan pemerintah). Nah! Soal keberadaan/keselamatan sebagai warga negara itu masuk wilayah hak asasi — negara berkewajiban melindungi semua warga negara.

LALU, bagaimana kita harus memandang/memahami/menyikapi/menerima fenomena Ahmadiyah yang dinyatakan Pakem ajaran tidak sah—menyusul sikap/keputusan MUI yang menyatakan Ahmadiyah sesat/bertentangan/merusak ajaran Islam!? Menyusul sikap/keputusan MUI—kemudian Pakem, situasi sangat memprihatinkan—sebab betapa pun warga Ahmadiyah adalah manusia/warga negara Indonesia. Yang lebih memperhatikan, kemarahan/anarki terhadap warga Ahmadiyah, walaupun ini lebih kelalaian/ketidakmampuan aparat mengamankan warga dari warga lainnya. Pada tempatnya pemerintah/aparat mempertimbangkan kemungkinan terburuk, tiap sikap/keputusan satu kelompok masyarakat berkaitan kelompok masyarakat lainnya tentu akan memunculkan masalah baru — konflik horizontal! Ini kelengahan memprihatinkan, selain keprihatinan pada ulama kurang bijak menyediakan perlindungan pada warga Indonesia lain yang jadi korban kemarahan/amuk massa muslim!

Pada pemahaman Cucu Magek Dirih, tak bisa membiarkan pernyataan sikap/penyampaian keputusan yang tidak disertai kesiapan pada kemungkinan terburuk yang diduga dapat terjadi. Kita bersepakat proses negara berjalan di atas rel hukum positif (SKB/pembubaran Ahmadiyah). Pemerintah belum menerbitkan SKB/pembubaran Muhammadiyah, tentu sedang menyiapkan—bersamaan penerbitan dengan SKB—langkah pengamanan nasib keberadaan warga negara Indonesia semula penganut Ahmadiyah! Wallahu a’lam, pemerintah sudah mempunyai strategi/program dan penekatan/kesiapan pelaksanaan hal itu!? Menjelang itu, ulama/tokoh Islam bertanggungjawab perlu menjaga situasi—adalah kesalahan besar membiarkan anarki/amuk masa dan apalagi ikut mendorongnya. Bukankah—nilai/ajaran/peradaban Islam menegaskan, andaikan sesiapa melanggar hukum/berbuat kriminal harus melalui proses hukum dan negara melaksanakan keputusan hukum tetap yang dihasilkan!?

Akan hal hak Ahmadiyah di Indonesia— sejauh dicermati/dipahami Cucu—dapat dipandang/disikapi dalam dua hal (berusaha jernih/tidak mencampur adukan antara keduanya). Ke-1, sikap masyarakat muslim Indonesia/warga negara Indonesia beragama Islam yang memandang/menyikapi/memutuskan Ahmadiyah sesat secara Islam/merusak Islam—selama Ahmadiyah menyatakan mereka beragama Islam. Ke-2, sikap/keputusan/tindakan diambil pemerintah menindaklanjuti sikap masyarakat muslim Indonesia melalui jalan/pendekatan kenegaraan (hukum positif). Kalau wilayah negara/pemerintahan, dipastikan ada tindakan bagi yang terkena dirasakan sebagai dimenangkan/dikalahkan.

Yang posisi dikalahkan, dipandang jadi korban keputusan negara/pemerintah. Secara ekstrim, teroris terbukti di pengadilan—mempunyai kekuatan tetap di vonis hukuman mati dan hukuman mati dilakukan negara—perdebatan lebih pada hukuman mati dalam sistem hukum positif/bukan hak warga negara.

Masalah lain, SKB pembubaran Ahmadiyah beserta tindakan menindaklanjuti nasib warga Ahmadiyah semula sebagai warga negara masih belum keluar. Mungkin — harus bersangka baik — dikarenakan beberapa tindakan kelanjutan perlu dirumuskan ditel. Apa jua bentuk langkah  kelanjutan sesudah penerbitan SKB, menurut Cucu, akan memunculkan haru-biru/kontroversi baru — yang mungkin tidak kalah dramatis dari drama terjadi setelah sikap/keputusan MUI dan setelah sikap/keputusan Pakem. Yang paling baik bagi kepala daerah (gubernur/bupati/walikota dengan jajaran terkait), instansi penegakan hukum/pengamanan, dan elite/tokoh masyarakat khusus kelompok muslim, selayaknya bersiap menjelang penerbitan SKB. Keberhasilan penyelesaian masalah nanti akan ditentukan tingkat kesiapan/tindakan cerdas tadi sehingga paling tidak kita tidak perlu membiarkan korban jatuh terlalu besar/menguras energi terlalu melelahkan!!

Then, what ever, ini hanyalah pandangan/pemahaman/sikap/keterimaan seorang Cucu Magek Dirih, yang mungkin berbeda dengan pandangan/pemahaman/sikap/keterimaan kebanyakan kita.***

About these ads

5 thoughts on “Sutan Zaili Asril, Padang Ekspress,tentang BAGAIMANA HARUS MEMAHAMI/MENYIKAPI/MENERIMA FENOMENA AHMADIYAH

  1. Buya salinkan beberapa komentar dari Rahima di Kairo dan A. Ridho dari Saudi,

    Perdebatan terus menerus akan terjadi terhadap Ahmadiyah, selama mereka mengatakan bahwa agama mereka Islam beraliran Ahmadiyah.
    Di sini letak salahnya.

    Buya sudah lama mengatakan bahwa Ahmadiyah itu tidak bagian dari agama Islam !!!

    Sebaiknya Departemen Agama menyebut ahmadiayah dengan nama AGAMA AHMADIYAH.

    Tidak ada agama Islam aliran ahmadiayah.
    Tidak ada aliran ahmadiyah dalam Islam.

    Beberapa email protect di bawah ini buya sengaja salinkan ;

    Date: Sun, 18 May 2008 11:40:24 -0700 (PDT)
    From: “Rahima”
    Subject: [R@ntau-Net]
    Re: A Way Out For Ahamadis/Qadianis by Dr. Syamsuddin Arif
    To: RantauNet@googlegroups.com

    Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

    [Masalah Ahmadiyah ini dari dulu selalu menjadi
    pembahasan hangat-hangatnya di milits surau]……[Orang Ahmadiyah, marah sekali apabila saya mengatakan mereka bukan agama Islam, tetapi :"Agama Ahmadiyah"]….. selanjutnya, ..[Sudah ada yang menanggapi seriuspun, ada aja
    jawabannya yang terkadang benar-benar tidak masuk
    akal.Tapi gimana lagilah, namanya juga kepala sama
    hitam, pendapat sering berbeda]…..[Bukankah Rasulullah bersabda:"Sebaik-baik kamu adalah
    yang mempelajari AlQuran dan yang mengajarkannya"]….[Kondisi Indonesia semakin hari semakin banyak saja yang aneh-aneh, banyak aliran bebas, banyak aliran dalam agama. Tak heran, kalau musibah, bencana alam semakin banyak. Padahal Allah sudah berjanji pada
    manusia :"Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertaqwa, sungguh kami akan membukakan pada mereka pintu keberkatan dari langit...."]

    Karena itu Buya sangat setuju, dengan ungkapan Rahima ini, ….[musibah bertubi-tubi yang menimpa bangsa Indonesia ini, adalah akibat perbuatan tangan dan kaki bangsa Indonesia itu sendiri. Bukankah Allah sudah katakan :"Apa-apa saja yang menimpa kamu dari kebaikan, maka itu datangnya dari Allah, dan apa-apa saja yang menimpa kamu akan kejelekan, maka itu
    datangnya dari diri kamu sendiri"]….. Kitua semua khawatir, … [Allah Ta'ala menghancurkan
    manusia yang ada dinegeri tersebut, untuk
    menggantikannya dengan manusia yang lebih baik lagi.]….. Memang benar demikian adanya…[Allahu Ta'ala 'Alam. Wassalamu'alaikum. Rahima]…

    Jadi, buya berpendapat tidak usah Ahmadiyah ngotot ingin menjadi Islam, jika masih mengaku ada lagi Mirza Ghulam Ahmad sesudah Muhammad SAW.

    Sebaiknya mulai saat ini ahmadiyah mengikrarkan diri menjadi AGAMA AHMADIYAH saja.

    — Ahmad Ridha wrote:

    >
    > On Sun, May 18, 2008 at 12:38 PM, jamaludin
    > mohyiddin wrote:
    > > Assalam mu alaikum wa rahmatulLah hi wa barokatuh,
    > >
    >
    > Wa’alaykumus salaam warahmatullahi wabarakaatuh,
    >
    > > The statement below is written by Dr. Syamsuddin
    > Arif. It is posted in
    > > insistnet.com. The fast changing political and
    > religious situation in
    > > Indonesia is this: as stated eloquently by Prof.
    > HAMKA in his capacity as
    > > the Ketua MUI that Ahmadiah is no more an
    > interpretational sect/ satu aliran
    > > but in reality it is a NEW RELIGION.
    > >
    >
    > Memang begitu adanya, Pak. Yang menjadi masalah
    > adalah mereka
    > menisbatkan diri mereka ke Islam. Jika mereka tidak
    > menyangkut-nyangkutkan Islam ke agama mereka, tidak
    > masalah.
    >
    > —
    > Ahmad Ridha bin Zainal Arifin bin Muhammad Hamim
    > (l. 1400 H/1980 M)
    >

    Mari kita minta kepada Departemen Agama menyatakan bahwa ahmadiyah adalah Agama Ahmadiyah yang tidak ada hubungannya dengan Agama Islam. Ahmadiyah buka agama Islam.

    Wassalam,
    Buya HMA

  2. Date: Tue, 03 Jun 2008 05:06:35 +0700
    Subject: [R@ntau-Net] Buya Safei Maarif: Kekerasan Atas Nama Agama

    Oleh : Ahmad Syafii Maarif

    Republika, Selasa, 29 April 2008

    http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=332015&kat_id=19

    Tindakan kekerasan, brutalitas, bahkan peperangan atas nama agama bukan barang baru dalam sejarah peradaban (kebiadaban) manusia.
    Pelaku tindakan ini merasa paling beriman di muka bumi. Karena menganggap diri sebagai makhluk agung di antara manusia, mereka mengangkat dirinya sebagai orang yang paling dekat dengan Tuhan.

    Karena itu, mereka berhak memonopoli kebenaran. Seakan-akan mereka telah menjadi wakil Tuhan yang sah untuk mengatur dunia ini berdasarkan
    tafsiran monolitik mereka terhadap teks suci. Perkara pihak lain akan mati, terancam, binasa, dan babak belur akibat perbuatan anarkis mereka,
    sama sekali tidak menjadi pertimbangan.
    Inilah jenis manusia yang punya hobi “membuat kebinasaan di muka bumi”, tetapi merasa telah berbuat baik.

    Seorang Presiden, George W. Bush, penganut Kristen puritan fundamentalis telah memakai agama untuk menghancurkan bangsa lain yang tak berdaya
    dengan seribu dalih. Perkembangan terakhir menunjukkan semakin banyak tentara Amerika yang bunuh diri karena diimpit suasana putus asa: perang di Afghanistan dan Irak tidak kunjung usai.
    Mereka memilih mati berkalang tanah daripada hidup becermin mayat. Itu belum lagi yang
    menjadi gila, rusak ingatan akibat perang yang dipaksakan. Bush dan para pendukungnya yang haus darah tidak hirau dengan semuanya ini.

    Sementara itu, di kalangan segelintir Muslim, termasuk di Indonesia yang berkoar anti-Barat, atas nama agama telah membencanai tempat-tempat
    ibadah, perkantoran, bahkan rumah-rumah mereka yang berbeda agama atau mereka yang dianggap sesat dengan menggunakan fatwa MUI.

    Para pengrusak ini dari sudut pandang sistem nilai tidak banyak berbeda dengan Bush
    yang secara lahiriah ditentang oleh mereka. Di sinilah ironi itu berlaku. Dalam retorika politik, mereka seperti bermusuhan. Tetapi,
    dalam kelakuan, mereka bersahabat. Bedanya, Bush merusak dalam skala besar dengan persenjataan modern, sedangkan mereka dalam skala kecil,
    seperti dengan memakai pentungan, golok, linggis, dan lain-lain.
    Sementara itu, aparat seperti tidak mampu menghalangi mereka.

    Dengan mengatakan demikian, anda jangan salah paham bila dikaitkan dengan paham Ahmadiyah yang jadi berita besar sekarang ini. Secara teologis, saya menolak 200 persen pendapat yang mengatakan bahwa ada nabi pasca-Muhammad, sekalipun katanya tidak membawa syariat. Jika memang begitu, mengapa harus dihadirkan nabi baru? Di sinilah saya gagal memahami kehadiran aliran Ahmadiyah. Mengapa tidak kembali saja kepada ajaran Islam semula.
    Adapun jika Ghulam Ahmad dipercayai sebagai
    pembaru, mungkin masalahnya tidak menjadi ruwet, sekalipun sebagian besar umat Islam tidak mengakuinya.

    Sepanjang sejarah Islam selama sekian abad, umat yang percaya kepada kemunculan pembaru bukan barang baru, tetapi hanya sebagian tokoh yang
    memercayainya. Dengan pernyataan ini, posisi saya tentang Ahmadiyah sudah sangat gamblang. Memang dalam beberapa hadis dikatakan tentang akan turunnya nabi Isa sebelum kiamat.
    Dan katanya, Ghulam Ahmadlah orangnya.

    Saya sungguh berharap agar hadis-hadis serupa ini diteliti kembali, sebab implikasinya sangat dahsyat. Maksud saya, jika Isa masih harus
    turun kembali, berarti misi Muhammad gagal. Saya tidak percaya bahwa nabi Isa masih hidup, karena dia adalah manusia biasa yang atas dirinya
    berlaku sepenuhnya hukum alam: lahir, dewasa, tua, dan mati.

    Tetapi, Alquran membantah bahwa kematian nabi Isa karena disalib.
    Masalah ini biarlah tidak diperdebatkan panjang-panjang, sebab saudara-saudara Kristen kita memercayai bahwa Isa mati di kayu salib. Kita tidak perlu memasuki teologi mereka.

    Kembali kepada masalah kekerasan atas nama agama. Saya akan membela sepenuhnya posisi Ahmadiyah jika mereka dizalimi, hak milik mereka dirampok, dan keluarga mereka diusir. Ini perbuatan biadab karena pengikut Ahmadiyah itu punya hak yang sama dengan warga negara Indonesia yang lain menurut konstitusi Indonesia.
    Jika mereka dizalimi, aparat dan kita semua wajib melindungi mereka. Bahkan, seorang warga negara
    Indonesia penganut ateisme, tetapi patuh kepada UUD, tidak ada hak kita untuk membinasakan mereka. Kita bisa bergaul dengan mereka dalam
    masalah-masalah keduniaan. Mereka juga punya hak hidup dengan ateismenya.

    Di sinilah pentingnya kita memahami secara jujur diktum Alquran dalam Albaqarah ayat 256, “Tidak ada paksaan dalam agama.” Jika Tuhan tidak mau memaksa hambanya untuk memeluk atau tidak memeluk agama, mengapa kita manusia mau main paksa atas nama Tuhan? Sikap semacam inilah yang bikin kacau masyarakat.

    Oleh karena itu, Alquran jangan dibawa-bawa
    untuk menindas orang lain. Kekerasan atas nama agama adalah pengkhianatan yang nyata terhadap hakikat agama itu sendiri.

    [R@ntau-Net] Buya Safei Maarif: Kekerasan Atas Nama Agama

  3. Re: MUI Representasi Islam?

    — In surau@yahoogroups.com, “Mas’oed Abidin”
    wrote:

    Assalamu’alaikum Warahmatullahi wa barakatuh,

    Ananda Rahima,

    Tugas MUI salah satunya menjelaskan yang salah itu salah dan yang benar itu benar.
    Kemudian mengajak umat agar meninggalkan yang
    salah, dan melakukan yang baik.
    MUI tentu tidaklah hakim, jaksa atau polisi.
    Perangkatnya hanya Fatwa.

    Ananda ingat kasus Buya Hamka, ketika beliau memfatwakan bahwa Natalan Bersama itu haram ???

    Di masa itu Buya Hamka adalah Ketua Umum MUI dan membuat selebaran kepada ummat di seluruh Indonesia.
    Selebaran itu tidak disenangi dan tidak diterima oleh kalangan yang merasa terkena dengan fatwa
    dimaksud.

    Serta merta Buya Hamka, include di dalamnya seluruh jajaran MUI di cap gerakan radikal, tidak sesuai dengan humanis, melanggar hak-hak
    asasi, menggoyahkan rasa dan semangat persatuan dan kesatuan, walhasil Buya Hamka dan MUI di cap fundamentalis, dan harus dijauhi.

    Buya Hamka di Jakarta, dan Buya Datuk Palimo Kayo di Sumbar dan Buya Bafadhal di Jambi, Buya Misbach di Jatim Surabaya, Buya Shaleh
    Lahade di Ambon, diperintah untuk mencabut surat edaran yang berisi fatwa MUI tentang Natalan Bersama waktu itu, atau beliau-beliau boleh memilih akan dikucilkan, ditahan, diperiksa, dan atau masuk ke penjara.

    Tahukah ananda apa jawab Buya Hamka ???
    Saya tidak keberatan. Saya tidak akan mencabut fatwa MUI.
    Fatwa itu tugas kami untuk menetapkannya karena kami diberi amanah ilmu oleh Allah, dan kami berkewajiban ingatkan umat Islam bahwa natalan bersama itu haram hukumnya, walau untuk menyampaikan itu resikonya bagi kami para ulama zuama adalah mati.

    Selanjutnya, “Surat edaran” boleh saja anda rampas di mana saja anda temui, kata beliau-beliau kepada petugas keamanan ketika itu.
    Tapi, kata beliau menegaskan, anda tidak akan pernah dapat mencabut iman seseorang dari jantung seorang muslim yang mukmin.

    Begitu di antara jawaban buya Hamka dan buya-buya kita yang sudah sepuh, di masa itu.

    Tahukah ananda, bahwa seketika itu juga Buya Hamka meletakkan jabatan dari Ketua Umum MUI.
    Tetapi, beliau tidak pernah meletakkan jabatan dari tugas-tugas beliau sebagai ulama sampai akhir hayatnya.

    Inilah sebuah cerita nyata tentang keistiqamahan para ulama zuama di masa itu.

    Ketika itu, tahun 1976, buya masih muda baru berumur 41 tahun, dan pengalaman itu amat berharga sampai kini.
    Alhamdulillah.

    Namun perlu disimak bahwa beliau-beliau yang kita sebutkan di atas tidak pernah bertindak kasar, kalimatnya tajam tapi tidak melukai,
    pukulannya telak tapi tidak mencederai…..,

    Akhirnya pemerintah orde baru di masa itu, terpaksa juga bertekuk lutut kepada keteguhan para ulama zuama yang warastatul anbiyak ini.

    Adakah masa-masa seperti itu akan lahir juga sekarang?
    Wallahu a’lamu. Kita selalu berdoa.

    Maka tugas MUI sekarang mengeluarkan fatwa, bahwa Ahmadiyah itu sesat dan menyesatkan.
    Selesai.

    Fatwa itu di telaah lagi oleh Bakor Pakem Pusat, dalam rapat berkali-kali, sehingga lahir pula putusannya.

    Putusan itu semestinya menjadi rujukan dan rekomendasi bagi Pemerintah atau penguasa.

    Tinggal bagaimana nmestinya pemerintah menyikapi agar negaranya aman?
    Tentulah yang bisa menjawabnya, penguasa itu sendiri.
    Terpulang kepada kebijakan dan hidayah Allah jua adanya.

    Andai ada yang tidak setuju,
    MUI tidak bisa memaksa seseorang masuk jugalah kedalam Islam secara kaffah.
    Tidak bisa.

    Kita berdoa, Allahumma inna nasaluka ridhaka wal jannah.

    Marilah jernih berfikir, dan teguh bertindak.
    Aquulu qaulii hadzaa….wa astaghfirullah al ‘adhiem

    Wassalam,
    BuyaHMA

    > > — In surau@yahoogroups.com, Rahima wrote:

    Terkadang saya sering bertanya dalam hati saya,
    sebagai orang yang ilmunya tidak ada apa-apanya
    dibandingkan oleh ilmu Allah Ta’ala.

    “Bagaimana yah, hukumnya orang yang sudah
    menyelewengkan ajaran AlQuran dan hadits itu, semacam mengatakan ada nabi setelah nabi Muhammad, dan nabi palsu MGA diklaim sebagai “Isa Al Mau’uud”?

    Dan pertanyaan saya muncul lagi:”lantas bagaimana
    nasib mereka dalam agama Islam, ada tidak yah
    konsekwensinya atas mereka yang katanya tidak masuk kelompok Ahmadiyyah, namun sangat membela agama Ahmadiyyah/kaum liberal/dan segala isme-isme tersebut?

    Dalam Islam, bagaimana hukumnya ini yah?

    Wassalamu’alaikum. Rahima.

  4. 12/05/08 21:36
    SKB Tiga Menteri Untuk Memberangus Ahmadiyah
    Padang (ANTARA News) – Ahhmadiyah sudah menjadi satu bentuk gerakan imperialisme yang cukup sulit dihapuskan, sehingga SKB tiga Menteri, Jaksa Agung, Mendagri dan Menag perlu segera diterbitkan, kata Ketua Dewan Penasehat (DP) MUI Sumbar, Buya Masoed Abidin.
    “SKB tiga Menteri diperlukan, untuk secepatnya memberangus Ahmadiyah, karena Ahmadiyah bukan gerakan keagamaan, konsepnya kolonial, menyuburkan pertentangan internal umat beragama,” katanya di Padang, Senin, mencermati perkembangan SKB tiga Menteri terkait Ahmadiyah yang kini makin meresahkan umat Islam itu.
    Soal Ahmadiyah, jelas Buya, memang sejarahnya dibuat oleh Inggris di India dan Pakistan agar kolonialisme bisa bercokol di negara itu.
    Gerakan Ahmadiyah gerakan imperialisme
    “Ahamadiyah bukan gerakan keagamaan, tetapi satu bentuk gerakan imperialisme, yang bertujuan merusak agama, dan sasaran yang dirusak itu adalah agama Islam,” katanya.
    Ahmadiyah, jelasnya lagi, tidak akan bertentangan dengan Kristen, Hindu, Budha atau agama resmi lainnya.
    Islam, katanya, adalah agama tauhid dan tidak ada Nabi sesudah Muhammad SAW, makanya bangsa Indonesia harus sadar bahwa sekarang tidak dalam masa penjajahan, sehingga Ahmadiyah perlu dipahami bukan Islam.
    “Rabitha Alam Islami sendiri sejak lama sudah menyatakan Ahamdiyah tidak Islam, sehingga SKB tiga Menteri itu sangat diperlukan untuk menekan gejolak dan keresahan masyarakat,” katanya.
    Ia mengisyaratkan pemerintah, agar keyakinan yang mencemari agama sah lainnya di Indonesia harus dilawan.
    KTP agama Islam resmi?
    Apakah Ahmadiyah agama resmi? Jika memang resmi maka KTP Indonesia harus jelas penganut beragama Islam.
    Tetapi soal utama Ahmadiyah itu adalah soal aqidah, tidak dapat ditawar-tawar dan juga tidak bagian dari HAM. “Berfikirlah sehat bila negara mau melindungi Ahmadiyah berarti negara merusak Islam,” katanya.
    “Bagi orang Ahmadiyah yang ingin tetap dalam Islam, hapuslah Ahmadiyah itu,” katanya.(*)

    SKB Ahmadiyah Segera Terbit
    Sabtu, 07 Juni 2008
    Padang, Padek– Insiden bentrok antara massa FPI dan AKKBB di silang Monas, Minggu (1/6) menguatkan lagi tuntutan agar pemerintah segera mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang Ahmadiyah. Wapres Jusuf Kalla mengatakan SKB akan dikeluarkan dalam bulan ini. Dia memastikan Kalla memastikan SKB tersebut tidak akan melanggar UUD 1945.
    ”Secara prinsip semua produk hukum dalam bentuk keputusan menteri seperti SKB tentu harus taat kepada UU dan UUD,” ujar saat jumpa pers di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Padangpariaman, kemarin (6/6). Saat ini, katanya, SKB Ahmadiyah telah dibahas Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung. Keluarnya aturan tersebut diharapkannya tidak menimbulkan masalah. “Saya pikir hal itu tidak akan menjadi masalah selama tidak bertentangan dengan UU dan UUD,” ujarnya.
    Sebelumnya Mensesneg Hatta Rajasa mengatakan SKB 3 Menteri yang harus diteken oleh Menag Maftuh Basyuni, Mendagri Mardiyanto, dan Jaksa Agung Hendarman Supandji akan keluar secepatnya. Hatta berharap SKB nantinya dapat menciptakan suasana kondusif, tenang, dan damai.
    Mendagri Mardiyanto menyatakan siap mengeluarkan SKB tersebut bulan ini. “Kalau memang sudah (siap), ya dikeluarkan,” ujarnya di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat. Dia mengungkapkan, SKB harus memiliki dasar hukum yang kuat. Dia juga membantah bahwa pemerintah lamban. ’’Bukan masalah lambat. Tapi, persoalan juga rumit dan tidak semudah itu dikeluarkan (SKB),’’ tegasnya.
    Mantan gubernur Jawa Tengah itu menuturkan, pemerintah terus memantau situasi yang berkembang di masyarakat. SKB bukan semata-mata tanggung jawab Mendagri, tapi juga menteri agama dan jaksa agung. ’’Jangan kemudian saya mengatakan pembubaran atau pelarangan itu tidak ada di Mendagri lagi. Saya mengatur perorangannya, aturan-aturan organisasinya. Tolong dimengerti,’’ ujarnya. (Berita HU Padang Ekspres,7 Juni 2008)

    Pemerintah Keluarkan SKB Tentang Peringatan Kepada Penganut Ahmadiyah

    Jakarta,9/6 (Pinmas)–Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) nomor 3 tahun 2008, nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan nomor 199 tahun 2008, tanggal 9 Juni 2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus jemaat Ahmadiyah Indonesa (JAI)
    dan warga masyarakat.

    Hal itu disampaikan Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni kepada pers menjelaskan tentang SKB tersebut, di Jakarta, Senin (9/6) didampingi
    Mendagri Mardiyanto dan Jaksa Agung Hendarman Supandji.

    Menag mengatakan, SKB ini memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk mematuhi Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965, yaitu
    tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia
    atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

    Menurut Menag, isi SKB tersebut memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggotadan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah
    Indonesia (JAI) sepanjang mengaku beragama Islam , untuk menghentikan penyebaran, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok
    ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

    Penganut dan pengurus JAI yang tidak mengindahkan perintah dan peringatan ini, kata Menag Maftuh, dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan termasuk terhadap organisasi dan
    badan hukumnya.

    Menag menjelaskan, isi SKB ini juga memberi peringatan dan memerintahkan kepada wargha masyarakat untuk menjaga dan memelihara
    kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan tindakan melawan
    hokum terhadap penganut, anggota dan pengrus jemaah Ahmadiyah Indonesia.

    Menag menegaskan, SKB ini bukanlah intervensi Negara terhadap keyakinan seseorang, melainkan upaya Pemerintah sesuai kewenangan yang diatur oleh Undang-undang dalam rangka menjaga dan memupuk ketentraman beragama dan ketertiban kehidupan bermasyarakat.

    Kepada aparat pemerintah dan pemerintah daerah, kata Menag, SKB ini memerintahkan untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka
    pengamanan dan pengawas pelaksanaan keputusan bersama ini.

    Sementara Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan, SKB ini bukan pembubaran, tapi berujung kepada penghentian kegiatan JAI. Jika
    peringatan tidak diindahkan, penganut JAI akan terkena sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, ucapnya.

    Mendagri Mardiyanto mengatakan, harapan masyarakat sebenarnya meminta Ahmadiyah dibubarkan, tapi dalam SKB ini perlu adanya peringatan dan perintah kepada JAI. Jika dalam perjalanan SKB ini tidak didindahkan,
    maka aparat dapat mengambil tindakan. (ts)

    http://groups.yahoo.com/group/surau/message/36615/

  5. HEADLINE NEWS
    Sabtu, 14 Juni 2008
    Plang JAI Padang Diturunkan
    Wako Ikut Shalat Jumat Bersama Jemaat Ahmadiyah

    BUKA PLANG : Wali Kota Padang Fauzi Bahar disaksikan Ketua MUI Kota Padang Syamsul dan jemaat Ahmadiyah membuka plang organisasi JAI Padang, kemarin. Pembukaan dan penurunan plang tersebut berlangsung aman dengan pengawalan polisi.

    Padang, Padek– Setelah melewati dialog yang cukup panjang, akhirnya Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kota Padang memberikan izin kepada Wali Kota Padang Fauzi Bahar untuk menurunkan plang nama organisasi JAI Padang, kemarin.
    Penurunan plang ini berlangsung damai serta disaksikan jemaat Ahmadiyah. Sebelumnya, Wako Padang bersama Ketua MUI dan Kepala Departemen Agama (Depag) Kota Padang turut shalat Jumat bersama jemaat Ahmadiyah di Masjid Mubarak.

    Penurunan plang nama organisasi JAI Padang ini berawal sejumlah pengurus JAI Padang melakukan pertemuan dengan Wali Kota Padang Fauzi Bahar beserta Kepala Kesbangpol Surya Budhi, MUI Kota Padang Syamsul Bahri Khatib dan Kepala Depag Kota Padang, Syamsul Bahri di Palanta Kota Padang, sekitar pukul 09.30 WIB. Pengurus JAI yang hadir, Ketua JAI Sumbar J S Nurdin, Ketua JAI Padang Syaiful Anwar dan Mubaligh JAI Mudatsir. Selama hampir dua jam dialog tertutup itu berlangsung.

    Sekitar pukul 12.30 WIB, Wako Padang Fauzi Bahar bersama pengurus JAI menuju Kantor Cabang Ahmadiyah Kota Padang Jalan Agussalim Padang dengan pengawalan polisi. Begitu sampai, Wako bersama rombongan menuju Masjid Mubarak berada dalam kompleks JAI Padang untuk shalat Jumat bersama jemaat Ahmadiyah.

    Shalat Jumat diimami Ketua JAI Padang Syaiful Anwar setelah sebelumnya menyampaikan khutbah jumat. Usai shalat Jumat, Wako kembali berdialog dengan JAI di lantai 2 Masjid Mubarak berlangsung sepuluh menit sekitar pukul 13.30 WIB. Wali Kota Padang Fauzi Bahar pun mendapatkan izin dari jemaat Ahmadiyah untuk menurunkan plang nama organisasi JAI Padang.

    “Sebagai pemimpin di Kota Padang saya berharap tidak ada kericuhan yang terjadi usai keluarnya SKB tiga menteri tentang pelarangan penyebaran ajaran Ahmadiyah yang menyimpang. Makanya saya meminta kesediaan JAI untuk menurunkan plang JAI, sedangkan untuk peribadatan saya tidak turut campur,” ujar Wali Kota Padang, Fauzi Bahar kepada wartawan.

    Ketua JAI Padang, Syaiful Anwar mengatakan pihaknya sangat taat kepada pemerintah. Jika pemerintah mengganggap hal tersebut merupakan jalan kedamaian mereka menerima. “Kami orang yang taat pada aturan pemerintah, jika pemerintah yang menurunkan kami terima. Namun pemerintah tidak berhak melarang kami untuk melaksanakan ibadah. Sebab ibadah merupakan hubungan manusia dengan Tuhannya,” ujarnya.

    Penurunan Plang Aman

    Fauzi Bahar beserta rombongan dan disaksikan jemaat Ahmadiyah membuka plang nama organisasi JAI Padang terletak di depan kantor cabang Ahmadiyah. Saat plang dibuka sejumlah jemaat tampak tidak sanggup menahan haru, meskipun demikian mereka tidak melakukan perlawanan. Hanya saja seorang perempuan tua dipanggil “Anduang” berteriak-teriak, mengatakan pemerintah tidak adil terhadap Ahmadiyah.

    “Pemerintah tidak adil, mengatasnamakan hukum bertindak semena-mena,” teriaknya. Aksi Anduang berusaha diredam sejumlah anggota Ahmadiyah perempuan, namun ia tetap berteriak-teriak menghujat pemerintah. Meskipun demikian aksi tersebut tidak menganggu berjalannya penurunan plang nama organisasi JAI Padang.

    Plang nama organisasi JAI yang diturunkan diletakan di mobil Kesbangpol dan dibawa ke kantor Kesbangpol untuk diamankan. Aksi Wako tersebut menarik perhatian sejumlah warga yang lewat di jalan tersebut. Bahkan sempat terjadi kemacetan sebab antrean warga yang melihat langsung dengan memarkir mobil dan kendaraan di jalan raya. (zikriniati zn)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s